- VIVA.co.id/ Adi Suparman.
VIVA.co.id - Hasil Rapat Kerja Nasional III Partai Amanat Nasional memutuskan kader internal Bima Arya menjadi penentu arah dukungan untuk Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2018. Sedangkan, kader internal potensial lainnya yaitu anggota DPR Desi Ratnasari yang mempunyai magnet kuat di daerah - daerah, dipastikan tidak mendapat dorongan untuk maju di Pilgub Jawa Barat.
"Desi sudah sangat baik kinerjanya di DPR, sehingga saya rasa Desi akan tetap melanjutkan kiprahnya di DPR," ujar Sekretaris Jendral Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, di Hotel Asrilia Kota Bandung Jawa Barat, Rabu 22 Agustus 2017.
Menurutnya, figur yang diprioritaskan didorong untuk maju di Pilkada Jabar harus memiliki pengalaman dalam administrasi eksekutif pemerintahan. Oleh karena itu, jika pertimbangan tersebut ditekankan pada Desi Ratnasari, internal PAN menilai kurang layak.
"Yang dibutuhkan ini kan administrator pemerintahan yang memiliki rekam jejak. Administrasi pemerintahan ya Bima Arya," katanya.
Bahkan, jika keputusan final PAN mendapatkan kepastian Bima Arya akan maju sebagai calon wakil gubernur dan bersanding dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, akan memberikan kontribusi optimal.
"Memang sinerginya dengan Ridwan Kamil jika memang keduanya berpasangan, akan positif," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sempat menyatakan bahwa hasil Rakernas III belum mengerucut apakah akan mendukung bakal calon Deddy Mizwar atau Ridwan Kamil. Selain Ridwan Kamil, partainya juga mempertimbangkan Deddy Mizwar untuk didukung di Pilkada Jabar.
"Deddy Mizwar memang tidak bicara soal kader PAN, Ridwan Kamil sudah menyampaikan terbuka akan mengajak Bima Arya," ujar Zulkifli Hasan seusai Konfrensi Pers hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Hotel Asrilia Kota Bandung Jawa Bartat, Rabu 22 Agustus 2017.
Dengan sikap Ridwan Kamil yang mengajak Bima Arya untuk ikut mendampingi di Pilkada Jabar, PAN memprioritaskan Bima untuk mempertimbangkan tawaran tersebut.
"Saya sudah tanya ke Bima Arya, minta waktu dua hari untuk memberikan jawaban apakah jadi calon wakil gubernur ataukah terus menjadi Wali Kota," ujarnya.
Zul menilai, Bima harus siap menjalankan konsekuensinya jika siap maju di Pilkada Jawa Barat dengan beban materi mengingat luas Jawa Barat lebih besar dibandingkan provinsi lain.
"Karena ternyata jadi wali kota surveinya jadi 70 persen, artinya biayanya hemat. Kalau wagub lebih bingung, nanti bagaimana biaya kampanye untuk Jawa Barat yang 47 juta itu. Jadi minta waktu apakah bisa menjelajah Jawa Barat," katanya.
Zul menegaskan, kebutuhan materi menjadi beban bukan untuk melancarkan praktik money politik menggalang dukungan di daerah-daerah.
"Bukan money politik, tapi untuk biaya operasionalnya, silaturahmi, kan mesti ada ongkosnya. Jadi dua itu pertimbangannya," katanya.
