- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Finalisasi revisi masih menuai pro kontra. Banyak pihak yang menyarankan agar pemerintah mengurusi hal yang lebih penting ketimbang biaya interkoneksi.
Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, misalnya, menyarankan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, memprioritaskan perluasan jaringan. Perluasan ini diharapkan akan membuat telekomunikasi bisa menjangkau ke seluruh wilayah dan masyarakat.
"Jika jaringan sudah meluas maka masyarakat akan semakin dimudahkan dan diuntungkan. Sayangnya, hal itu masih sangat jauh dari harapan. Fokus kita kan masyarakat daerah yang selama ini banyak tertinggal dari sisi telekomunikasi, dan juga listrik. Asal tahu saja, masih banyak desa dan kecamatan, khususnya di Sumatera Utara, dan wilayah lain yang belum dialiri listrik. Bagaimana dengan komunikasinya," ujar Parlindungan, Jumat, 10 Juni 2016.
Berdasarkan alasan tersebut, kata dia, ada baiknya kebijakan Menkominfo Rudiantara dikaji secara lebih mendalam, terutama terkait dampaknya bagi masyarakat daerah.
"Contoh nyata, ketika kapal besar Pelni membawa ribuan penumpang untuk mudik dari Batam ke Medan. Internet sangat mahal dan sulit diakses. Ini kan sangat menyusahkan masyarakat," ujar Parlindungan.
Sebelumnya, ketua Komite I DPD RI, Achmad Muqowam juga mempermasalahkan kebijakan yang baru. Menurutnya, sampai saat ini masih banyak ketimpangan dalam hal jaringan internet. Dalam artian, masih banyak masyarakat daerah yang belum menikmatinya sehingga sulit terkoneksi.
"Harus dijelaskan ke publik rencana kebijakan yang akan diputuskan. Apakah dengan memangkas akan berdampak positif atau menguntungkan. Siapa yang diuntungkan. Begitu juga sebaliknya. Ini yang harus diungkap," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, jangan sampai kebijakan memangkas biaya interkoneksi ini justru menimbulkan pro kontra di masyarakat.
“Bagi kami, yang utama dan menjadi prioritas adalah bagaimana pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah sehingga jarak antara daerah-kota semakin dekat dari sisi komunikasi,” ujar Muqowam.
Diketahui, Menkominfo Rudiantara berencana merevisi biaya interkoneksi operator telekomunikasi. Revisi ini ditargetkan akan membuat panggilan lintas operator mendekati biaya panggilan telepon ke sesama jaringan operatort (on net).
