- collider.com
VIVAnews - Penggemar Grand Theft Auto V di Australia melakukan aksi balas dendam setelah game kesayangan mereka dilarang beredar. Sebagai gantinya, mereka meminta kitab suci untuk ditarik dari peredaran.
Tuntutan ini dilayangkan di laman yang sama dengan pelarangan GTA V, yakni melalui Change.org. Menurut mereka, alasan pelarangan beredarnya kitab suci di beberapa toko di Australia sama dengan pelarangan atas GTA V.
Beberapa waktu lalu, petisi melalui Change.org membuat toko ritel Target dan Kmart di Australia harus menarik game GTA V dari penjualan. Petisi itu telah ditandatangani oleh lebih dari 50.000 orang untuk melarang peredaran game kontroversial itu.
"Game GTA V mengajarkan pemain untuk membunuh para wanita demi kesenangan. Intinya, perbuatan kejahatan akan mudah dilakukan terhadap para wanita di dunia, melecehkan, hingga membunuh mereka. Jika game ini terus tumbuh, generasi masa depan akan memiliki kontribusi dan cenderung toleran pada kejahatan terhadap wanita," tulis petisi itu.
Banyak yang setuju dengan petisi ini. Namun tidak para penggemar game tersebut. Mereka sepertinya tidak senang dengan petisi ini dan membuat petisi tandingan dengan melarang peredaran kitab suci Alkitab.
Dilansir dari Cnet, Selasa 9 Desember 2014, petisi tandingan di Change.org ini bertajuk "Tarik Alkitab dari peredaran." Kalimat lanjutan dalam tuntutan itu hampir sama dengan petisi atas pelarangan GTA V. Salah satunya mengenai berbagai ancaman kejahatan seksual terhadap wanita, dan juga pembunuhan terhadap anak-anak.
Banyak orang yang menganggap petisi ini sangat tidak 'nyambung' dan terlalu mengada-ada.
Pelarangan game GTA V ini hanya terjadi di Australia dan tidak terjadi di negara lainnya. Bahkan, meski dilarang, penjualan game GTA versi 5 ini telah meraih US$2 miliar. (ren)
BACA JUGA:
DPD RI Bangun Kantor Perwakilan di Jatim, LaNyalla: Ini Pertama dalam Sejarah
Pembangunan Kantor Daerah DPD RI di Surabaya dinilai jadi sejarah baru di tengah moratorium pembangunan gedung Kementerian dan Lembaga, yang diberlakukan pemerintah pusat
