Berita Terbaru Daerah otonomi baru

DPR menyetujui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi UU.

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan bahwa Provinsi Sumsel membutuhkan DOB otonomi baru melalui pemekaran untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menambah Polda dan merekrut personel Kepolisian di seluruh wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu, diterbitkan dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, ada 4 daerah baru di Papua, juga IKN

Menurut dia, masih banyak tuntutan, harapan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat di daerah untuk dilakukan pemekaran.

Perppu tersebut penting karena UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengakomodir pelaksanaan pemilu di tiga DOB Papua tersebut.

Menteri Dalam Negeri menyebut tiga daerah otonomi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah segera diresmikan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya siap menjadi tuan rumah peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Ketua KPU mengatakan Majelis Rakyat Papua bermediasi dengan KPU bertujuan menyampaikan mengenai konsekuensi elektoral atau kepemiluan setelah terbentuknya DOB.

Wamendagri John Wempi mengajak semua pihak terkait seperti aparatur bisa mendukung DOB Papua Pegunungan.

Selain masalah penataan ulang dapil, implikasinya juga menyangkut alokasi kursi DPR yang pasti bertambah.

Beredar isu Bupati Merauke Romanus Mbaraka menyuap DPR demi menarik kewenangan pemekaran wlayah di Papua.