Bergantung pada APBN, NTT Dapat Rp35 Triliun di 2019

VIVA – Geliat pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, ternyata hanya bersumber dari kucuran dana yang berasal dari kas keuangan negara pemerintahan pusat, yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT memang mayoritas disumbang dari pengeluaran konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB).

"Konsumsi pemerintah yang support PDRB 30-40 persen, artinya pertumbuhan NTT sangat tergantung APBN. Dari konsumsi pemerintah PMTDB 50 persen terhadap PDRB artinya eksekusi alokasi belanja modal dilakukan dengan baik akan menjadi bagian dari naiknya PDRB," kata Lydia di Labuan Bajo, NTT, Jumat, 15 November 2019.

APBN dalam menopang ekonomi wilayah yang memiliki lokasi destinasi pariwisata super prioritas, yakni Labuan Bajo dan Pulau Komodo itu disalurkan melalui dua jalur, yakni belanja kementerian atau lembaga serta transfer ke daerah, dan dana desa atau TKDD dengan nilai Rp35,08 triliun pada 2019, naik dari catatan 2018 sebesar Rp34,39 triliun.

"Realisasinya sampai Oktober 2019 sebesar 76 persen, tadi pagi hampir menyentuh 80 persen. Melihat kondisi di 2015 sampai dengan 2019 kami yakin, dari kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pengawasan dan evaluasi bagaimana APBN bisa dieksekusi di daerah," tuturnya.

Dengan kucuran dana tersebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2018 saja ekonomi NTT bisa tumbuh hampir mendekati pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17 persen, yakni 5,13 persen. Kualitas pertumbuhannya, dikatakan Lidya, cukup baik.

Misalnya, indeks pembangunan manusia NTT pada 2018 sebesar 64,39, naik dari nilai indeks 2017 sebesar 63,73. Sementara itu, angka kemiskinan naik dari posisi 21,85 persen pada 2017 menjadi 21,35 persen.

"Ini karena ketika Labuan Bajo sebagai bagian dari NTT dan menjadi kawasan pariwisata super prioritas, maka sejauh mana nantinya ketika turis datang bisa beri efek berganda ke indikator-indikator makro, baik indikator kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi," ucapnya.