Rusuh Palopo, Mendagri Percepat Pembahasan RUU Pilkada
Senin, 1 April 2013 - 14:01 WIB
Sumber :
VIVAnews
– Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta masyarakat mengambil hikmah dari aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintah di Palopo, Sulawesi Selatan. Aksi anarki itu terjadi sejak Minggu siang, 31 Maret 2013, akibat ketidakpuasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara calon wali kota Palopo.
Gamawan mengatakan, terbukti bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung berdampak cukup buruk bagi beberapa daerah. Oleh sebab itu evaluasi atas pilkada langsung akan segera dilaksanakan. “Kebetulan Undang-Undang-nya sedang kami bahas dengan DPR. Kemungkinan akan ada perubahan dalam UU Pilkada,” kata Mendagri di kantor Presiden, Jakarta, Senin 1 April 2013.
Baca Juga :
Mendagri mengatakan, berdasarkan data kementeriannya, sejak tahun 2005 sudah lebih dari 50 orang yang tewas terkait rusuh pilkada. “Kalau di semua daerah terjadi konflik terkait pilkada langsung, artinya kita tidak juga dewasa dalam berdemokrasi, dan pilihannya kembali ke sistem pilkada lewat perwakilan,” kata dia.
Terkait kerusuhan Palopo, Gamawan mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah pengamanan. “Sampai siang ini kami masih memonitor terus. Saya sudah kirim Dirjen Kesbangpol (Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk membicarakan langkah lanjutan dengan pemerintah daerah. Kami juga masih mengiventarisir kerugian,” ujar dia. (ren)