Pengusaha Bayar Gaji di Bawah Ketentuan Amat Marak di Australia

Banyak pengusaha di Australia mengaku tak sadar bila gaji yang mereka bayarkan ke pegawainya tidak sesuai dengan ketentuan, namun ada pula yang sengaja melakukannya.

Hal ini terungkap dalam temuan terbaru dari badan pengawas hubungan industrial, Fair Work Commission (FWO), saat melalukan audit terhadap puluhan usaha cafe dan restoran cepat saji di daerah Gold Coast.

Sedikitnya 50 tempat makan murah yang tersebar di suburb Southport dan Broadbeach diaudit keuangannya oleh FWO.

Hasilnya, 88 persen di antaranya melanggar UU Ketenagakerjaan, dengan kekurangan pembayaran gaji sebesar $215.707 (Rp2,1 miliar lebih) berhasil diselamatkan.

Menurut FWO, bentuk-bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi yaitu tidak adanya catatan transaksi dan bukti slip gaji.

Sandra Parker dari FWO menyebutkan, banyak pengusaha yang diaudit ini mengaku tidak sadar apa yang mereka lakukan itu sebagai suatu pelanggaran.

"Temuan kami menunjukkan sebagian di antara mereka ini memang tidak paham aturan, namun ada juga sebagian yang sengaja memanfaatkan situasi," jelasnya.

Pemilihan jenis usaha yang diaudit kali ini, menurut FWO, didasarkan atas pertimbangan bahwa tempat makan murah dan cepat saji tersebut "mempekerjakan 35 persen pekerja migran yang sangat rentan untuk dieksploitasi".

"Tempat makan murah dan cepat saji seringkali menarik bagi mahasiswa, anak muda dan pekerja migran, dan kami temukan banyak pelanggarannya," jelas Sandra.

"Para pekerja ini biasanya sangat rentan, mereka tak memahami hak-haknya, dan kami juga temukan mereka sebagai pemegang visa temporer tak berani melaporkan karena takut kehilangan pekerjaan," katanya.

"Mereka khawatir dengan status visanya," tambah Sandra.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan FWO untuk mengaudit perusahaan-perusahaan itu adalah catatan pelanggaran sebelumnya serta informasi anonim dari publik.

Diwajibkan bayar kekurangan

Dari hasil audit ini, secara keseluruhan para pengusaha tersebut diwajibkan membayar kekurangan gaji terhadap 446 karyawan, mulai dari $153 hingga $20.333 (Rp200 juta) untuk dua orang pekerja.

Selain itu, FWO menjatuhkan 12 denda senilai $9.282 (Rp90 juta) kepada pengusaha yang melanggar.

Menurut Sandra, prioritas utama FWO adalah mengembalikan kekurangan gaji tersebut kepada mereka yang berhak.

"Bila pengusaha yang melanggar ini dapat meyakinkan FWO bahwa mereka melakukannya tanpa sengaja, maka kami tidak akan menuntut mereka ke pengadilan," tegasnya.

"Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk menyelesaikan permasalahannya. Tujuan utama kami adalah mengembalikan uang ini kepada yang berhak," jelas Sandra.

Ia menambahkan bahwa pengusaha tidak boleh semaunya memilih aturan ketenagakerjaan yang akan mereka terapkan pada karyawannya.

"Tidak ada alasan sama sekali yang membolehkan pelanggaran UU Ketenagakerjaan," katanya.

Audit FWO di daerah Gold Coast merupakan bagian dari program yang sedang dijalankan oleh badan pengawas tersebut terhadap usaha tempat makan murah dan cepat saji di wilayah perkotaan seluruh Australia.

Ratusan juta dolar

Sebelumnya, FWO membawa perusahaan jaringan supermarket Woolworths ke pengadilan dalam kasus kekurangan pembayaran gaji untuk karyawannya.

Salah satu raksasa supermarket di Australia ini telah mengakui pada tahun 2019 bahwa terjadi kekurangan pembayaran gaji kepada ribuan karyawan dengan nilai lebih dari $390 juta.

Hal itu mendorong FWO melakukan penyelidikan dengan memeriksa contoh gaji 70 manajer Woolworths yang bekerja antara Maret 2018 dan Maret 2019.

FWO menduga kekurangan pembayaran gaji terhadap 70 manajer tersebut bervariasi mulai dari $289 hingga $85.905 tiap orang.

"Kami menduga Woolworths tidak bisa memastikan gaji tahunan memadai bila dibandingkan dengan jam kerja sebenarnya, sehingga membuat para manajer ini alami kekurangan pembayaran gaji," kata Sandra Parker.

FWO menyebut Woolworths telah membayar kembali kekurangan ini kepada 70 karyawan tersebut, namun menurut FWO cara perhitungan yang digunakan tidak tepat.

Karena itu FWO membawa kasusnya ke pengadilan.

Badan pengawas ini mencatat sekitar 19.000 manajer bekerja untuk dua perusahaan Woolworths antara Juni 2015 dan September 2019.

Pihak Wollworths menyatakan kekurangan pembayaran tersebut terjadi saat implementasi perjanjian kerja yang baru mengungkap "adanya ketidaksinkronan pembayaran" dengan perjanjian kerja lama.

Perusahaan itu menyatakan menyambut baik kesempatan untuk mengklarifikasi kerumitan hukum dalam kasus ini.

"Sejak 2019, prioritas tertinggi kami adalah menyelesaikan isu kekurangan pembayaran bagi tim kami, dan memastikan tidak akan terjadi lagi," ujar Dirut Woolworths Group Brad Banducci.

Kasus Woolworths ini merupakan bagian dari kasus yang membelit perusahaan dan organisasi besar lainnya di Australia.

Kasus lainnya yang juga menjadi sorotan yaitu Wesfarmers, Qantas, Commonwealth Bank, Super Retail Group, Michael Hill Jewellers, lembaga penyiaran Australian Broadcasting Corporation (ABC), Coles, dan pengusaha restoran George Calombaris.

Kasus di ABC

Lembaga penyiaran nasional ABC sebelumnya juga telah menyatakan setuju untuk membayarkan $600.000 sebagai "tanda rasa bersalah" serta $11,9 juta kepada karyawan kasual.

Hal itu dilakukan ABC setelah mencapai kesepakatan dengan FWO yang menyelidiki pembayaran gaji karyawan ABC dan menemukan 1.907 pekerja kasual tidak dibayar lembur dan tunjangan lainnya.

Penyelidikan FWO menemukan sejumlah pekerja kasual ABC antara Oktober 2012 dan Februari 2019 telah dibayar di bawah ketentuan upah perjam.  

Pembayaran $600 ribu (Rp6 miliar) "tanda rasa bersalah" dari ABC itu akan diberikan ke Commonwealth Consolidated Revenue Fund untuk digunakan bagi "kepentingan masyarakat".

Menurut Sandra Parker, pengaturan memaksa yang diterapkan ke ABC dipandang memadai karena lembaga ini sendiri yang telah mengakui terjadinya kekurangan pembayaran, serta mengambil langkah untuk membayar kembali seluruh kekurangan serta memperbaiki sistem sehingga kejadian ini tak terulang kembali.

"ABC juga akan melibatkan pakar independen yang disetujui FWO, untuk melakukan audit tahunan terhadap kepatuhan aturan penggajian untuk tiga tahun ke depan," jelas Sandra.

Juru bicara ABC membenarkan adanya kesepakatan dengan pihak FWO ini dan kembali menyatakan permintaan maaf atas kekeliruan yang tak disengaja.

ABC mengungkap terjadinya kekurangan pembayaran gaji pegawai kasualnya ini setelah mendapatkan desakan dari serikat buruh Community and Public Sector Union (CPSU).

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari berbagai artikel ABC News.