Krisis Rohingya, Reputasi Pemerintah Myanmar Dipertaruhkan

VIVA.co.id – Reputasi pemerintahan Aung San Suu Kyi di Myanmar dipertaruhkan seiring kekhawatiran internasional mengenai kekerasan terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Penasihat Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Genosida, Adama Dieng, mengatakan, konflik tersebut telah membuat ratusan Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

Mereka oleh pasukan keamanan Myanmar dituding melakukan aksi teror terhadap pemerintah. Krisis kemanusiaan ini juga menjadi 'kerikil' bagi Suu Kyi yang telah meraih Nobel Perdamaian serta menjanjikan rekonsiliasi nasional pascameraih kekuasaan pada tahun lalu.

"Reputasi Myanmar di mata dunia internasional menjadi pertaruhan. Myanmar harus menunjukkan komitmennya untuk menghormati hukum dan hak asasi manusia bagi semua warganya," kata Dieng, seperti dikutip situs Reuters, Rabu, 30 November 2016.

Militer Myanmar telah dikerahkan di sepanjang wilayah perbatasan dengan Bangladesh. Hal ini sebagai jawaban atas serangan terkoordinasi di tiga pos perbatasan pada 9 Oktober lalu yang menewaskan sembilan polisi negeri junta tersebut.

"Pemerintah harus menemukan solusi berkelanjutan untuk melindungi Muslim Rohingya dan etnis minoritas lainnya di Myanmar. Solusi yang secara penuh sesuai dengan standar HAM internasional," ungkapnya.

Pemerintah Myanmar sebelumnya membantah semua tuduhan oleh warga dan kelompok HAM yang menyebut militer telah melecehkan perempuan Rohingya, melakukan aksi bakar rumah serta membunuh warga sipil selama operasi militer di Rakhine sejak Oktober lalu.