Demokrat: UN Kacau, Jangan Bebani Pemerintahan SBY
Jumat, 19 April 2013 - 11:57 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Partai Demokrat meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh segera menyelesaikan masalah Ujian Nasional. Penyelenggaraan UN di 11 provinsi terunda karena kekacauan distribusi naskah ujian.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf menegaskan, penundaan UN tersebut sangat memprihatinkan. "Kami minta pemerintah, dalam hal ini Mendikbud, selesaikan secepatnya sehingga tidak jadi beban pemerintahan Pak SBY," kata Nurhayati, Jumat 19 April 2013.
Baca Juga :
Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf menegaskan, penundaan UN tersebut sangat memprihatinkan. "Kami minta pemerintah, dalam hal ini Mendikbud, selesaikan secepatnya sehingga tidak jadi beban pemerintahan Pak SBY," kata Nurhayati, Jumat 19 April 2013.
Meski menilai kasus ini memprihatinkan, Nurhayati tidak ingin mendesak siapapun untuk mundur. "Tapi timbulkanlah budaya malu," tukasnya.
Menteri, menurut dia, harusnya juga bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Apalagi, anggaran pendidikan sangat besar, yaitu 20 persen dari APBN.
Sebelumnya, Mendikbud M Nuh menyalahkanyang dinilai tidak sanggup mencetak naskah ujian sesuai tenggat waktu. M Nuh bahkan memasukkan perusahaan ini dalam daftar hitam.
"Yang jelas percetakan itu akan di-
blacklist.
Nanti tidak akan ikut setiap pekerjaan yang ada di kemendikbud dan dilihat derajat kesalahannya," kata Nuh saat meninjau UN di SMA Negeri 3 Jakarta, Senin 15 April 2013.
Sementara itu, 11 provinsi terpaksa menunda UN karena soal belum terkirim adalah Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. (umi)