Kasus 'Al Maidah' Ahok Jadi Pertaruhan Netralitas Polri

VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, merespons demonstrasi besar-besaran yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat terkait dengan tudingan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan penistaan agama.

"Sekarang kita sudah lihat sendiri ada demo besar. Demo terbesar dalam tahun ini yang meminta perhatian aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2016.

Menurutnya, ada kasus penistaan agama dan adanya pelaporan dari organisasi masyarakat maupun individu harus diproses secara hukum oleh kepolisian. Kalau tidak diproses, ia curiga aparat penegak hukum tak lagi netral.

"Kalau tak diproses hukum, masyarakat menilai aparat penegak hukum tak netral dan tak berlaku adil. Ini negara hukum. Kalau tak diproses sudah terjadi pelanggaran konstitusional. Kalau mau damai harus ada proses hukum yang adil," kata Fadli.

Saat ditanya soal Ahok yang sudah minta maaf atas persoalan tersebut, menurutnya, permintaan maaf bisa dilakukan semua orang. Ia menilai atas persoalan ini komisi III DPR juga harus memanggil aparat kepolisian.

"Saya kira sejauh ini sedang bekerja memproses ini. Kita beri waktu memproses ini. Kecuali Komisi III mengatakan tidak ada kasus. Ini masih dalam proses, kita tunggu prosesnya sudah sejauh mana dan saya kira mereka pasti memikirkan ini harus ada proses hukum," kata Fadli. (ase)