Politikus PKS: Reshuffle Pertimbangkan Kepantasan

VIVA.co.id – Isu perombakan kabinet Presiden Joko Widodo kembali menguat. Nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok santer disebut-sebut bakal mengisi pos menteri dalam negeri. Tagar #AhokMendagri mulai berseliweran di lini masa Twitter pasca pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta yang digelar pada 19 April 2017.

Menanggapi isu itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengatakan bahwa reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Namun demikian, Nasir mengeluarkan pernyataan bernada menyindir bahwa seringnya bongkar pasang menteri kabinet itu karena namanya kabinet kerja bukan kabinet bekerja.

"Pergantian menteri di kabinet itu haknya Presiden, karena namanya kabinet kerja, bukan kabinet bekerja, makanya sering gonta-ganti menteri," ujar Nasir saat dihubungi VIVA.co.id, Senin 24 April 2017.

Terkait kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal duduk di kursi kabinet, Nasir menilai itu juga hak Presiden. Namun, Presiden dibatasi dengan ukuran kepantasan dan kepatutan.

Nasir menegaskan, jika Presiden mengikuti keinginan pribadi, tanpa menggunakan ukuran kepantasan dan kepatutan, itu menteri pilihan presiden. "Kalau mengikuti kemauan pribadi Presiden tanpa menggunakan ukuran itu, ya itu namanya menteri pilihan Presiden, bukan pilihan rakyat," kata dia.

Nasir khawatir, bila memaksakan Ahok masuk kabinet, terlebih menjadi mendagri, bisa memicu masalah baru dalam hubungan pusat dan daerah.

"Kalau Ahok dijadikan mendagri, itu artinya Presiden Jokowi tidak menghargai daerah-daerah di Indonesia. Kalau sudah begitu apa artinya menjadi bagian dari Indonesia? Itu perasaan saya sebagai orang yang berasal dari daerah," ujarnya.