Apartemen DPR, Buat Apa?

VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat kembali menjadi sorotan, yang lagi-lagi membuat publik geleng-geleng kepala. Di masa reses dan menjelang sidang tahunan, elite wakil rakyat di Senayan melontarkan usulan kontroversial yang mengundang kritik dari berbagai pihak.

Usulan kali ini terkait pembangunan apartemen DPR yang masuk dalam rencana penataan kawasan parlemen. DPR meminta kenaikan anggaran menjadi Rp5,7 triliun pada tahun anggaran 2018. Angka ini naik 34 persen dari anggaran DPR tahun anggaran 2017 sebesar Rp4,26 triliun.

Elite Senayan menilai kenaikan anggaran DPR sudah seharusnya dilanjutkan dengan pembangunan gedung baru untuk anggota dewan yang masuk rencana penataan kawasan parlemen. Selain gedung baru, renovasi parlemen ini mencakup pembangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, hingga integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Isu lama yang belum terealisasi kembali dimunculkan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah termasuk elite Senayan yang memulai isu perlunya pembangunan apartemen ini. Ia melihat usulan ini diperlukan agar anggota dewan lebih efisien, karena tinggal dekat dengan kompleks parlemen di Senayan.

Jika apartemen untuk DPR bisa terwujud maka tidak ada alasan anggota dewan bolos sidang karena alasan macet, terlambat dan segala alasan yang berkaitan dengan persoalan jarak. Pembangunan apartemen DPR ini dianggap sebagai perluasan dari penataan kawasan parlemen.

Konsep anggota dewan tinggal dekat dengan parlemen dianggap sebagai ide yang sesuai. Bukan jauh dari Senayan seperti adanya rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan. Lokasi yang diinginkan untuk membangun apartemen DPR ini di bekas lahan Taman Ria Senayan.

"Anggota DPR di masa datang dia mesti tinggal di dekat DPR. Itu ide dari perluasan (Kompleks Parlemen). Kalau dia tinggal dekat DPR, dia tidak ada alasan macet," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Agustus 2017.

Usulan pembangunan apartemen pun banjir kritikan. Bahkan internal DPR terbelah karena usulan ini. Beberapa fraksi menolak usulan ini karena bukan prioritas. Fasilitas yang menjadi kebutuhan mendesak DPR adalah ruang kerja dan sarana pendukungnya.