- VIVA/Sherly
VIVA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pangsa angkutan umum atau masyarakat yang menggunakan transportasi umum di wilayah Jabodetabek pada 2029, akan mencapai angka 60 persen dari total penduduk.
Hal itu dicapai dengan peningkatan kualitas sistem pelayanan transportasi maupun konsep Transit Oriented Development (TOD), atau hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi.
Menurut Budi, pembangunan infrastruktur utama yang dikombinasikan dengan peningkatan sistem yang ada telah dilakukan. Di antaranya, memperbaiki sistem kereta komuter, busway, dan bus reguler, serta yang terpenting meningkatkan pengembangan TOD.
"Dengan pengembangan TOD di wilayah Jabodetabek, saya yakin pengguna angkutan umum akan meningkat mencapai 60 persen dari public transport share (pangsa angkutan umum) dalam key performance indicator pada 2029, akan dapat dicapai," ujar Budi di Rafless Hotel, Jakarta, Rabu 14 Februari 2018.
Ia mengatakan, penerapan skema TOD, merupakan tantangan tersendiri. Hal itu juga tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan dari pemangku kepentingan, mulai dari tahap perencanaan hingga operasi. Selain itu, mekanisme yang adil memilih operator TOD juga harus melibatkan pihak swasta.
"Di Jakarta, saat ini, kami telah mengembangkan banyak infrastruktur transportasi utama. Ada MRT, dua jalur LRT, yaitu LRT Jabodebek dan LRT di dalam Jakarta. Dan, untuk jalur khusus BRT (Bus Rapid Transit) yang ditinggikan sekarang sudah beroperasi," ujarnya.
Budi melanjutkan, di beberapa stasiun yang menjadi jalur utama transportasi yang baru dibangun sudah ada potensi untuk mengembangkan konsep TOD. Di antaranya, Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Cibubur, dan Stasiun Tanah Abang.
"Salah satu contoh pengembangan TOD di stasiun bus juga ada di Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang," katanya.
Untuk mempercepat pelaksanaannya, kata Budi, pihaknya telah memberikan instruksi kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), agar mempercepat pengembangan TOD di wilayah Jabodetabek.
"Tentunya, prosesnya harus sesuai dengan peraturan dan lebih kepada koordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.
