VIVAnews - Departemen Keuangan menerima laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa sejak lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri telah ditemukan sekitar 50 perkara korupsi tentang pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dari temuan itu dilaporkan bahwa nilai korupsi mencapai 35 persen dari total nilai proyek pengadaan barang pada periode tersebut.
Besarnya tingkat korupsi dalam pengadaan ini disampaikan SRi Mulyani dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Departemen Keuangan dengan KPK, PPATK dan Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, Kamis 3 Desember 2009.
Untuk itu, Menkeu berharap, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman mengenai sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), tingkat korupsi dalam pengadaan ini bisa ditekan.
"Sampai November 2009 ini, KPK telah menerima catatan 2.100 pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap, dengan LPSE yang sejak beberapa bulan lalu sudah dilaksanakan di Depkeu, bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pasalnya, dari yang telah diujicobakan, sistem LPSE ini berhasil menghemat 18,42 persen dari total pengadaan sebesar Rp 220,2 miliar.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Depkeu Mulia Nasution mengatakan hingga saat ini total pagu dari rekap paket pusat LPSE Depkeu sejak Februari 20008 sampai dengan Desember 2009, mencapai sebesar Rp 1,4 triliun. Jumlah ini berasal dari 21 satuan kerja di Departemen Keuangan.
antique.putra@vivanews.com
KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK
Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
