"Jangan Politisasi Masalah Ekonomi"

VIVAnews - Bagaikan benang, kasus PT Bank Century Tbk, kini seolah menjadi semakin ruwet dan mbulet. Kesan yang mencuat dari berbagai pemberitaan media massa, kasus ini menjadi semakin kompleks dan telah meluas kemana-mana.

Bahkan, kisruh Century berubah menjadi pertempuran sengit yang sudah tidak lagi sehat bagi bangsa dan negara. Kasus ini seolah mengarah pada pertempuran pribadi, silang pendapat antara pejabat pemerintah dengan politisi, serta menjadi pertentangan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan yang sempit.

Politisasi kasus ini pun semakin mengental. Bukan hanya soal kasus Century yang dipolitisasi. Namun, isu politisasi telah merembet ke sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti masalah pajak misalnya. Masalah pajak yang semestinya menjadi urusan ekonomi kini juga dibawa-bawa dan dibelokkan jadi masalah politik.

Kesan yang muncul dari pemberitaan di media massa seolah-olah malah ada kecenderungan intervensi. Pertempuran telah direduksi lebih sempit hingga menimbulkan kesan ada yang disenangi dan tidak disenangi, kesan tidak adil dan tidak proporsional.

Padahal, kesan-kesan seperti itu justru berbahaya bagi perekonomian negeri ini. Jika ada pihak-pihak yang merasa ditekan, ditakut-takuti, diperlakukan diskriminasi atau tidak fair, bukankah itu akan menimbulkan masalah baru.

Apalagi jika menyangkut usaha besar dan pengusaha yang telah menunaikan kewajiban pajak dalam jumlah besar. Itu sangat krusial. Terlebih pajak bukan masalah mudah. Sebagian besar penerimaan pajak negeri ini juga disumbang dunia usaha.

Jika dunia usaha merasa tidak aman dan berbahaya, tidakkah iklim investasi Indonesia menjadi semakin tidak menarik. Bisa-bisa mereka memindahkan investasinya ke negara lain. Siapakah yang mau berinvestasi jika tidak ada kepastian kebijakan dari pemerintah.

Pemerintah semestinya tidak memikirkan kepentingan jangka pendek ketimbang jangka panjang. Karena ini akan berbahaya di saat kondisi ekonomi Indonesia juga masih berat dan belum benar-benar pulih. Jika persepsi dunia usaha terganggu, upaya membangun ekonomi justru semakin berat. Perekonomian kita bisa tersandung karena kita tak bisa mengandalkan pembangunan ekonomi hanya dari APBN.

Memang betul, pemerintah berharap pada peningkatan penerimaan pajak. Namun, jangan sampai pengusaha merasa diperlakukan tidak adil dan dipersulit saat akan menyelesaikan kewajiban pajaknya. Jangan lupa, hasil survei International Finance Corporation (IFC) menunjukkan persoalan administrasi pajak juga masih menjadi masalah serius. Artinya pemerintah belum benar-benar terbebas dari masalah dalam mengelola pajak.

Semestinya, di tengah hiruk pikuk Indonesia semua pihak yang berseteru jangan sampai tersandera oleh kepentingan pribadi, kelompok dan golongan yang sempit. Itu sangat tidak sehat bagi perekonomian negeri ini. Jika masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan, akan mahal sekali dampaknya bagi Indonesia.

Jangan lupa, pada 2010, Indonesia memiliki momentum yang baik untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi dunia tengah berangsur pulih, meski kondisinya berat, perekonomian Indonesia juga demikian. Harga komoditas dunia juga membaik lagi. Bahkan, Indonesia memiliki pemerintah baru, dengan tim ekonomi yang baru pula.

Jangan sampai optimisme bangsa ini tersandung oleh perseteruan pribadi, kelompok dan golongan. Saya bukan ahli hukum dan politik. Namun, kepentingan ekonomi Indonesia, semestinya tidak dicampur aduk dengan soal politik dan hukum.

Berbagai pihak yang bersengketa, baik pemerintah, DPR, pengusaha dan politisi semestinya menyelesaikan masalah sesuai dengan proporsinya. Kalau itu masalah legal ya diselesaikan secara legal, jika terkait kasus korupsi ya diselesaikan oleh lembaga hukum, begitupun jika memang ada unsur politik.

Soal Century, pihak-pihak yang bersengketa semestinya menuntaskan masalah ini sesuai dengan proporsinya. Begitu pula dengan masalah pajak, pemerintah harus menyelesaikan masalah ini secara proporsional, bukan membelokkan ke ranah politik. Jadi, apapun persoalan ekonomi, solusi terbaik adalah menyelesaikan sesuai dengan proporsi masing-masing.

Kalau bangsa ini mau maju dan sejahtera, dalam membuat keputusan pihak-pihak berwenang harus bertindak proporsional, adil, tanpa diskriminasi, tidak ada intervensi, serta mengesampingkan sikap senang atau tidak senang. Ini bukan hanya buat politisi DPR, tetapi juga buat pemerintah dan aparat pajak. Itu baru namanya iklim yang sehat.

Analisis ini disarikan dari wawancara VIVAnews dengan ekonom Sri Adiningsih pada Minggu, 20 Desember 2009.

Sri Adiningsih adalah ekonom UGM,  kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, pada 11 Desember 1960. Dia meraih gelar master dan doktor di University of Illinois, Amerika Serikat. Selain menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Asia Pasifik UGM, dia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Bank Danamon.