Jokowi Ingin KIP Tepat Sasaran, Jangan Ada Putus Sekolah Karena Biaya

Presiden Joko Widodo, saat menunjukkan Kartu Indonesia Pintar.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengimplementasikan program beasiswa secara tepat sasaran. Dia pun menegaskan bahwa implementasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah maupun program beasiswa lainnya agar dikawal ke depannya.

Kirim Uang ke Luar Negeri Lewat BRImo, Memudahkan Lanjut S2 di Kampus Terbaik Dunia

Hal itu diungkapkan Jokowi kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas tentang program pendidikan dan beasiswa.

"Sehingga betul-betul tepat sasaran, jangan sampai mereka ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Selasa 12 November 2019.

Solidaritas Gaza, Menhan Prabowo Terima 22 Kadet Palestina yang Akan Lakukan Pendidikan di Indonesia

Dia juga mengaku telah menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan Indonesia agar mampu merespons perubahan dunia yang begitu cepat. Diharapkan Jokowi, sistem pendidikan bisa lebih fleksibel atau adaptif dengan perubahan dunia.

Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan kepada jajarannya bahwa perlu langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada.

Ikatan Alumni Serviam Indonesia Akan Gelar Serviam Charity Challenge 2023

"Sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau bentang geografis negara kita yang sangat luas, betul-betul bisa kita laksanakan karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada yang kita miliki," kata dia.

Jokowi juga berpesan, hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur pendidikan terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah baik sekolah dasar maupun menengah harus jadi fokus Pemerintah. Menurut Jokowi, banyaknya bangunan yang rusak akan sangat membahayakan anak-anak sekolah.

Walaupun, lanjut dia, rehabilitasi gedung sekolah ini adalah ranah kewenangan pemerintah daerah dan seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah daerah setempat.

"Namun, saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, sedang maupun ringan," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya