Perencanaan Ibu Kota Negara Dikebut Setahun, Luhut: Bangunnya 3 Tahun

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan
Sumber :
  • VIVAnews/Agus Rahmat

VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengundang sejumlah menteri dan pihak terkait lain ke kantornya guna membahas panitia antar kementerian dan harmonisasi draft rancangan perpres, tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan, dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

Aset Pemerintah di Jakarta yang Ditinggal ke IKN Wajib Diserahkan ke Kemenkeu

Turut hadir dalam rapat tertutup itu, antara lain adalah Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Effendy, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Ditemui usai rapat, Menko Luhut mengaku pembahasan rapat mencakup soal persiapan semua aspek, terkait perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.

2024 Indonesia Ganti Ibu Kota dan 5 Negara Ini Alami Hal Serupa

"Jadi kita sepakat semua perencanaannya harus selesai dengan matang dalam setahun. Sehingga waktu untuk pembangunan tiga tahun itu kan cukup," kata Luhut di kantor Bappenas, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 15 November 2019.

Sedangkan masalah konstruksinya, Luhut berharap tahun depan proses tersebut sudah bisa dimulai. "Mungkin sekitar akhir tahun depan atau awal 2021 lah," ujarnya.

Penampakan Gedung di IKN, dari Kantor Menteri Hingga Wakil Presiden

Terkait proses pembentukan Badan Otorita dari ibu kota baru tersebut, Luhut memastikan jika hal itu juga sudah berjalan dan masih dikerjakan. Perpresnya pun saat ini masih diproses oleh Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan berada dalam pengawasan Presiden Jokowi.

"Nanti Pak Harso akan melapor kepada presiden, nanti kita lihat. Ya harus cepat karena kita berpacu dengan waktu," kata Luhut.

Dia juga memastikan, komposisi Badan Otorita yang akan dibentuk guna mengurusi masalah ibu kota baru ini, masih dalam proses pembahasan. Meskipun, hal itu diakuinya akan diserahkan kepada pihak profesional, sebagaimana yang disepakati dalam rapat tertutup di Bappenas kali ini.

"Sudah ada di situ (soal komposisi Badan Otorita). Kita tadi sepakat mungkin kita kasih jangan ke birokrat, bisa dikasih ke profesional," kata Luhut.

"Tapi soal siapa Kepala Badan Otoritanya, itu kita belum tahu," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, telah mengatakan bahwa Badan Otorita Ibu Kota Negara sudah akan terbentuk, sebelum pergantian tahun 2020 atau sekitar akhir Desember 2019 mendatang.

"Pak Presiden mengatakan Badan Otorita Ibu Kota Negara baru akan dibentuk sesegera mungkin, pada akhir tahun ini," kata Suharso pada, Selasa 22 Oktober 2019 lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya