Jokowi Benarkan Bagi-bagi Proyek Ibu Kota Baru, Kemenkeu: Bukan APBN
- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Kementerian Keuangan menegaskan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur memang proyek besar yang bukan hanya akan dikerjakan oleh pemerintah, namun juga harus melibatkan banyak pihak, khususnya pengusaha sektor properti.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pembangunan ibu kota tersebut memang tidak bisa hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN namun juga membutuhkan dana investasi banyak pihak.
"Jangan dari APBN, kita minimalkan. Terus dari mana uangnya? kita puterin, teman-teman di dunia usaha properti paling jago, selain bangun gedung, juga mengenai struktur transaksi," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.
Suahasil menegaskan, secara struktur dana memang telah dipilah-pilah mana yang menjadi porsi bagi pihak swasta untuk membangun beberapa infrastruktur seperti perumahan umum dan perguruan tinggi, mana yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah seperti gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif serta mana yang memang hanya berasal dari dana pemerintah seperti istana negara dan bangunan strategis TNI/ Polri.
Kata dia, dari total kebutuhan dana investasi senilai Rp466 triliun, 26,4 persen atau Rp123,2 triliun memang diharapkan pembiayaan dari swasta, 54,4 persen atau Rp253,4 triliun untuk kerja sama pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU serta 19,2 persen atau Rp89,4 triliun dari APBN.
"Menurut saya sebagian ini barang-barang yang bisa bukan hanya di kerja samakan tapi swasta masih terbuka kemungkinannya untuk melakukan investasi. Pemerintah nantinya entah sewa, availibility payment dan bentuk-bentuk kerja sama yang lain," tutur dia.
"Bagian APBN saja ini menurut saya masih bisa kita pilah lagi. Ini masih bisa dibuat untuk kerja sama pemerintah dan badan usaha. Saya rasa ini harusnya jadi titik sektor properti harusnya melihat jadi sumber bisnis baru mulai dipikirkan struktur-struktur transaksi keuangannya dan bagaimana membangunnya," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur memang membagi-bagikan proyek. Sebab dikatakannya, dana APBN sangat dibutuhkan untuk kebutuhan lain, tidak hanya untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara baru.
"Kalau pikirannya negatif tok, ya repot, bagi-bagi proyek, ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN habis lah. Artinya, keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," jelas Jokowi, dalam diskusi dengan wartawan, di Novotel Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 18 November 2019.
