- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan, perselisihan antara Indonesia dan China dalam masalah Natuna, tidak akan membuat China dilarang berinvestasi ke Indonesia.
Sebab, Bahlil memastikan bahwa masalah investasi dan perselisihan Indonesia dan China di wilayah Natuna itu, merupakan dua hal yang harus dipisahkan.
"Natuna itu kan pelanggaran. Kalau itu katakanlah terjadi pelanggaran, itu urusan pelanggaran biar lah aparat penegak hukum yang menyelesaikan," kata Bahlil dikutip Kamis 9 Januari 2020.
Bahlil memastikan bahwa masalah kedaulatan itu sama sekali tidak dibahas, atau menjadi salah satu klausul dari perjanjian apapun di dalam kesepakatan investasi antara Indonesia dan China.
"Kalau kita diinvestasi, enggak ada satu klausul pun ketika kita membangun investasi yang menyatakan bahwa boleh investasi dan negara lu (boleh) ganggu, enggak ada itu," ujarnya.
Karenanya, Bahlil pun mengatakan bahwa BKPM akan tetap menjalankan tugasnya untuk menarik minat para investor, agar mereka mau berinvestasi ke Indonesia, termasuk dari China.
“Investasi kewajiban BKPM meyakinkan seluruh investor China maupun dimanapun bahwa iklim kondisi investasi di Indonesia sekarang sudah ada perubahan dan diharapkan jauh lebih baik ke depan,” kata Bahlil.
Dia pun kembali menegaskan masalah investasi ini tidak bisa disangkutpautkan dengan urusan kedaulatan, terkait perselisihan di wilayah Natuna, karena merupakan dua hal yang berbeda.
"Sekali lagi saya mengatakan, bahwa investasi dengan persoalan Natuna itu dua hal yang berbeda," ujarnya.
