VIVA – Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, meminta akses pengiriman sarana produksi dan logistik di bidang kelautan dan perikanan tidak dibatasi. Termasuk di wilayah-wilayah yang menjadi zona merah pandemi Covid-19.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menjelaskan, hal ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari para pelaku usaha perikanan, yang terkendala dalam akses keluar dan masuk wilayah yang mengeluarkan kebijakan pembatasan dan penutupan akses ke wilayahnya akhir-akhir ini.
Padahal, Presiden Joko Widodo dalam arahannya telah meminta daerah untuk mempermudah akses pengiriman logistik, demi terus menyuplai kebutuhan pangan bagi masyarakat.
"Kami berharap akses pengiriman input produksi meliputi pakan ikan, induk/calon induk, benih, bibit rumput laut, sarana produksi lain serta hasil produksi budidaya dan nelayan, dipermudah dan tidak dibatasi," kata Slamet dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 April 2020.
Dia menjelaskan, sektor Perikanan, khususnya sub sektor perikanan budidaya, sangat erat kaitannya dengan masalah suplai pangan bagi masyarakat. Dimana, dalam masa wabah Covid-19 ini terdapat tantangan penyediaan pangan, termasuk di dalamnya produk perikanan.
Slamet mengingatkan, produk perikanan bisa tersedia jika produksi tetap berjalan. Sehingga KKP pun menyiapkan strategi mendorong distribusi bantuan sarana produksi dan menjamin sistem logistik ikan tidak terganggu.
"Pak Menteri sudah kirim surat resmi ke Bapak Presiden, cq: Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pak Donny Munardo. Intinya meminta agar akses distribusi input produksi dan logistik ikan tidak mengalami gangguan," ujarnya.
Diketahui, hasil pantauan KKP di lapangan, beberapa pengusaha perikanan di Kabupaten Pati terpaksa mengurungkan pengiriman ikan ke Jakarta, karena merasa khawatir ada penutupan akses.
Di Jawa Barat, pengiriman bantuan pakan ikan mandiri dari Pangandaran sebanyak 20 ton, sempat tertahan 1 hari akibat sulitnya akses ke wilayah zona merah.
Baru-baru ini juga, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak meminta pemerintah tidak membatasi akses pengiriman pakan ke berbagai wilayah, jika kebijakan karantina wilayah diberlakukan.
