- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyarankan opsi cetak uang bisa dilakukan untuk jangka pendek menghadapi krisis dan defisit APBN. Namun hal ini banyak menuai pro dan kontra karena dinilai dapat menimbulkan dampak negatif.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati jika pada akhirnya melaksanakan opsi tersebut. Karena pencetakan uang baru tersebut dapat menimbulkan inflasi yang tinggi.
"Pemerintah untuk berhati-hati dalam rencana mencetak uang baru yang akan mendorong inflasi yang tinggi dan mengakibatkan rakyat akan semakin kehilangan daya beli," kata Syarief, Kamis 30 April 2020.
Syarief mengatakan, saat ini Indonesia memiliki cara lain selain mencetak uang untuk mengatasi krisis. Salah satunya yakni dengan membatalkan anggaran untuk proyek dan infrastruktur di Ibu Kota baru.
Menurut Politikus Partai Demokrat ini, sebaiknya rencana pembangunan di Ibu Kota Baru dapat dibatalkan agar dana yang ada bisa digunakan untuk menangani krisis.
"Sebaiknya anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan anggaran untuk Ibu Kota baru sebaiknya di batalkan agar bisa dialihkan membantu APBN yang semakin melebar defisitnya, sekalipun Perpu No. 1 tahun 2020 membolehkannya," kata Syarief.
Pemerintah juga dapat melakukan realokasi anggaran secara transparan dan akuntabel untuk menangani krisi ini. "Lakukan refocusing anggaran secara transparan dan accountable, dan ini hanya bisa dilakukan dengan menolak Perpu No 1 2020 dan melalui APBNP 2020," ujarnya.
COVID-19 di Jakarta Naik Lagi, Total Ada 365 Kasus
Kasus konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta kembali meningkat. Per Rabu 13 Desember 2023 tercatat ada sebanyak 131 kasus baru sehingga total kasus aktif 365 kasus.
