SURABAYA POST -- Diduga karena permainan oknum tidak bertanggung jawab, biaya pemasangan listrik di Mojokerto melambung tinggi. Namun Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Mojokerto membantah ada anggotanya memainkan biaya pemasangan.
Sekretaris AKLI Cabang Mojokerto, Junaidi Malik mengatakan, AKLI dan perusahaan instalatir rekanan PLN resmi tidak pernah memark up biaya pemasangan listrik.
“Sudah ada ketentuan biaya sesuai dengan patokan yang ditetapkan oleh pengurus AKLI provinsi dan PLN,” kata Junaidi, Rabu (10/3).
Patokan harga ini dipasang di kantor Unit Pelayanan PLN. ”Semua bisa melihatnya, dan anggota AKLI tidak mungkin bisa menipu, kalau tidak ingin “bunuh diri”, tambah Junaidi. Dia menduga ada calo yang beroperasi kepada calon pelanggan listrik PLN.
Calon pelanggan listrik PLN mengeluhkan mahalnya biaya pemasangan instalasi. Untuk pemasangan listrik dengan tiga titik saja, dipungut Rp2,4 juta hingga Rp 6 juta. Keluhan ini di antaranya disampaikan oleh calon pelanggan di perumahan Randu Bangun, Kec. Mojosari.
“Saya tidak tahu kenapa semahal itu. Apalagi pemasangannya masih harus menunggu satu tahun, baru listrik menyala,” kata Haris, salah satu calon pelanggan di Randu Bangun. Haris sudah mengajukan permohonan pemasangan listrik ke unit pelayanan PLN Mojokerto Selatan pada 2008 lalu.
Beberapa hari kemudian datang petugas dari perusahaan instalatir (diperkirakan anggota AKLI), memasang tiga titik lampu di rumahnya. Namun aliran listrik tidak kunjung masuk. Alasan PLN, listrik belum dialirkan karena kuota yang menjadi beban trafo di wilayahnya penuh.
Bantahan AKLI dan keterangan pihak PLN tentang kuota yang penuh, diperkirakan instalatir yang memasang jaringan di rumahnya sengaja memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan. “Pasti dia sudah tahu beban penuh,” ujar Haris.
Tak heran, praktik semacam ini membuat calon pelanggan bingung. Apalagi biaya yang dipungut tidak sama antara satu instalatir dan instalatir lainnya.
Manager Pelayanan UP Mojokerto Selatan Moch Asnun, tidak membantah kemungkinan adanya praktik mafia listrik. ”Oknum pegawai PLN pasti ada yang bermain dengan rekanan ini,” kata dia.
Rekanan memperoleh informasi dari oknum pegawai PLN, dan bersama-sama “menggarap” calon pelanggan. Modusnya, perizinan yang murah dengan imbalan uang hasil pemasangan. Jika ingin cepat, biaya dimahalkan. Tapi ada pula, biaya mahal pemasangan juga lambat.
Dikatakan oleh Asnun, selama ini PLN menyerahkan sepenuhnya biaya pemasangan listrik kepada perusahaan instalatir rekanannya. PLN, hanya minta biaya penyambungan sebesar Rp 300 per satu watt, dan biaya berlangganan listrik sebesar Rp 101 per satu watt.
"Untuk sekali pemasangan dengan daya 900 watt, PLN hanya meminta biaya Rp 270 ribu, dan biaya berlangganan hanya Rp 90 ribu,” jelas Asnun.
Sekretaris AKLI pun mengatakan hal yang sama, jika pemasangan dilakukan sesuai prosedur, biaya pasang listrik tidak mahal, karena sudah diukur dan disesuaikan dengan kebutuhan bahan-bahan.
Tapi baik Asnun maupun Junaidi sama-sama tidak bisa bertindak atas pratik penggelembungan biaya.
"Kami tidak memiliki standart harga untuk alat-alat listrik," kilah Asnun.
Laporan: Bambang Sujarwanto
VIVA.co.id
28 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
1 dari 3 Pelaku Ganjal ATM di Ciputat Diciduk Polisi Saat Melancarkan Aksinya 2 Rekanya Masih DPO
Siap
10 menit lalu
Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur berhasil membekuk pelaku ganjal ATM, penangkapan dilakukan saat pelaku tengah melancarkan aksinya. Pelaku diamankan di sebuah anjungan
Cara Cek dan Reaktivasi NIK KTP DKI Jakarta yang Dinonaktifkan Secara Online Lewat Smartphone
Gadget
42 menit lalu
Sejak April 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tengah melakukan penataan NIK warga DKI Jakarta.
Tak Bisa Tentukan Sebagai Oposisi, Anies Baswedan Tetap Usung Perubahan
Medan
sekitar 1 jam lalu
Anies Baswedan tegaskan pesan perubahan terus digaungkan dengan menyusun untuk Indonesia tetap bisa dilaksanakan meski dirinya telah kalah dalam kontestasi Pilpres 2024.
Halal Bihalal dan Musda IKA SKMA Jatim, Pj Gubernur Adhy Tegaskan Komitmen Soal Hutan
Jatim
sekitar 1 jam lalu
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Halal Bihalal dan Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA).
Selengkapnya
Isu Terkini