- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews - Selain Mass Rapid Transit (MRT) Bandara, pemerintah mengungkapkan akan mematangkan proyek pembangunan Kereta Api (KA) Pasoso, yaitu kereta khusus Cikarang (Jababeka)-Stasiun Pasoso, Tanjung Priok.
Untuk merealisasikan proyek itu, pemerintah harus bekerja keras dengan melakukan pendekatan terhadap warga karena ada makam Mbah Priok.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menuturkan, yang masih menjadi permasalahan utama dalam membangun proyek KA Pasoso tersebut yakni pembebasan lahan makam Mbah Priok.
"Kendala utama tetap saja makam Mbah Priok. Harus dilakukan pendekatan dan sosialisasi untuk mencari solusi," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis 14 April 2011.
Dia menambahkan, akan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap warga terkait pembebasan lahan makam Mbak Priok itu. Hal itu nantinya menjadi pekerjaan rumah dan tugas bagi PT Pelindo dan Pemerintah Provinsi DKI.
Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, juga mengungkapkan hal serupa. Untuk proyek KA Pasoso-Cikarang ini terdapat lahan 22 kepala keluarga yang harus dibebaskan. Dananya sudah ada dan lahan segera dibebaskan, sehingga dapat dengan segera dilakukan pembangunan jalur. "Namun, ada sebagian lahan yang menjadi makam Mbah Priok," kata dia.
Menhub menambahkan, terkait hal itu sudah disepakati bahwa Pemprov DKI dan Pelindo akan bekerja sama untuk segera menyelesaikannya.
Melalui proyek kereta api itu, menurut Freddy, diharapkan dapat meringankan beban jalan di Jakarta. Proyek KA tersebut juga memudahkan arus angkut dari pelabuhan Tanjung Priok ke Cikarang yang merupakan kawasan industri. Selama ini, banyak pabrik yang menggunakan truk kontainer untuk mengangkut bahan bakunya.
Sementara itu, proyek kereta api Pasoso tersebut diharapkan bisa beroperasi secara penuh mulai Juni tahun ini. (art)
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
