VIVAnews - Keputusan Pemerintah mengambil alih pemberian kompensasi penurunan harga bahan bakar minyak kepada pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum, merupakan keputusan tidak tepat.
Direktur Eksekutif Research Institute for Mining, Energy, and Environmental Reform Priagung Rakhmanto mengatakan, seharusnya penyelesaian persoalan kompensasi diselesaikan dengan mekanisme bisnis to bisnis antara Pertamina dan pengusaha tanpa melibatkan pemerintah.
"Ini terjadi karena pemerintah dan Pertamina tidak konsekuen dalam menjalankan sistem harga minyak Singapura (MOPS) plus alpha yang ada," ujar dia melalui sambungan telepon, Rabu 14 Januari 2008.
Menurut dia, seharusnya pemberian dana kompensasi diambil dari komponen alpha atau selisih harga jual BBM yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina, selaku pemegang wewenang pendistribusian BBM bersubsidi.
"Kompensasi mestinya tidak boleh diambil dari APBN maupun paket stimulus ekonomi. Harusnya ini tanggung jawab Pertamina yang sudah menyepakati formula distribusi BBM," katanya.
VIVA.co.id
30 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Warga Bandar Lampung tumpah ruah menyaksikan pertandingan laga semifinal Piala Asia U23 2024 antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia melawan Uzbekistan, Senin (29/4/2024)
Animo dukungan warga Kota Batu, Jawa Timur mengalir deras terhadap Timnas Indonesia U-23 yang berlaga melawan Uzbekistan di semi final AFC Cup, Senin 29 April 2024.
Rangkuman: Delapan Hokage legendaris dari Desa Konoha, dari Hashirama hingga Shikamaru, membentuk warisan kepemimpinan yang memperkuat dan melindungi desa ninja dalam dun
Tsuchikage, pemimpin tertinggi desa Iwagakure, terdiri dari Ishikawa, Muu, Onoki, dan Kurotsuchi, masing-masing menonjolkan kebijaksanaan dan pengalaman dalam sejarah des
Selengkapnya
Isu Terkini