- Dok. Bravo Media Center
VIVAnews - Laporan Mahfud MD kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus pemberian uang oleh Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi Djanedjri M Gaffar, hendaknya menjadi pertimbangan SBY memecat Nazaruddin.
"Ini akan membuktikan bahwa SBY dan Partai Demokrat tak membiarkan praktek suap di internal partai," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho kepada VIVAnews.com melalui sambungan telepon, Sabtu malam, 21 Mei 2011.
Dia mengatakan, jika dalam kasus ini SBY dapat bertindak tegas, maka akan menjadi contoh bagi partai lain dalam pemberantasan suap dan korupsi.
Namun Emerson menyayangkan sikap Ketua MK, Mahfud MD yang tidak melaporkan dugaan suap ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ini agar tahu dan terungkap motif pemberian uang tersebut," ujarnya.
Emerson juga menantang KPK untuk memanggil Nazaruddin. "Maksimal seminggu dari sekarang" katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD telah melaporkan kepada Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat soal dugaan suap yang dilakukan Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedri M Gaffar.
Mahfud mengungkapkan bahwa Janedjri menerima 120 ribu dolar Singapura. Uang itu diberi Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Menurut Mahfud, pihaknya memiliki tanda terima penerimaan uang tersebut. Staf MK sempat membuka amplop tersebut dan masing-masing amplop berisi 60 ribu dolar Singapura.
Nama Nazaruddin juga disebut-sebut terlibat dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games. Kasus suap ini diduga menyeret Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram. Nazaruddin sudah membantah terlibat dalam kasus suap Kemenpora ini.
Menang di Laga Perdana Proliga, Jakarta LavAni Akui Masih Punya Kekurangan
Juara bertahan Proliga, Jakarta LavAni Allobank Electric memetik kemenangan perdana pada laga pembuka PLN Mobile Proliga 2024 dengan menekuk Jakarta Garuda Jaya.
