VIVAnews – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Wahidah Suaib, berharap komisi pemilihan umum tidak mengulang kesalahan proses pengadaan surat suara di pemilihan 2004.
“Waktu itu, setelah ditetapkan peserta tender, film surat suara sudah diberikan ke pemenang tender untuk dicetak. Tapi, pemanangnya mundur karena tidak sanggup,” kata Wahidah dalam diskusi di Dewan Perwakilan Daerah bertema “Bisakah Tepat Waktu,” Jumat 16 Januari 2009.
Diskusi itu dihadiri anggota KPU, Andi Nurpati, hakim konstitusi, Akil Mochtar, dan mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Agun Gunandjar Sudarsa.
Agar kesalahan itu tidak terulang, Wahidah menyarankan agar komisi transparan dalam menyelenggarakan tender. Dengan begitu masyarakat ikut mengawasi.
“Kami juga ingatkan, jangan sampai perusahaan yang pernah bermasalah dalam pemilu 2004, muncul kembali di tender kali ini,” kata dia.
Menurut Wahida, itu semua menjadi tantangan komisi untuk menyukseskan pemilihan umum.
Wahidah juga mengatakan sikap pesimis sejumlah kalangan bahwa KPU tidak siap menyelenggarakan pemilihan, ikut mempengaruhi persepsi publik. Ada dua dampak yang timbul.
Pertama masyarakat menjadi skeptik terhadap pemilihan umum. Kedua, itu ikut memicu komisi betul-betul menyiapkan pemilihan.
Bagi Wahidah, sejauh ini anggota KPU sudah bekerja keras menyiapkan pemilihan.
