VIVAnews - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapi usulan anggota Komisi Pemilihan Umum soal sistem zipper atau penetapan 1 dari 3 calon legislatif pemilu 2009 adalah perempuan, demi menjamin keterwakilan di parlemen.
Menurut Anas, pemberlakuan sistem zipper dalam Pemilu 2009, justru bias. Sebab, Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih. "Kalau dasarnya adalah suara terbanyak, maka sistem zipper tidak bisa diberlakukan. Karena suara tidak berjenis kelamin", ujar Anas dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews, Jumat 16 Januari 2009, malam.
Menurut Anas, siapapun calonnya, laki-laki atau perempuan, dia berhak menjadi anggota legislatif.
Bukan berarti sistem zipper dilarang dalam pemilu. Anas mengaku hanya mempersoalkan jika sistem itu dilakukan saat ini. Menurut dia, sistem zipper baik untuk penetapan calon terpilih. Namun, "Sebaiknya dipertimbangkan untuk Undang-Undang Pemilu tahun 2014 saja. Yang sekarang sudah amat jelas," kata Anas.
Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 214 Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum membuat aksi afirmatif menjamin kuota perempuan di parlemen terganggu. Sistem suara terbanyak yang dijadikan patokan.
Namun, Ketua Mahkamah, Mahfud MD mengatakan putusan mahkamah tak berarti membatalkan sistem zipper. Mahkamah Konstitusi menyilakan Komisi Pemilihan Umum mengatur keterwakilan minimal satu perempuan dari setiap tiga calon berdasar suara terbanyak.
Komisi lantas agar pemerintah menerbitkan Perpu yang mengakomodasi pengaturan keterwakilan minimal satu calon perempuan tiap tiga calon terpilih. Hal itu agar mendapat payung hukum lebih kuat.
Segera Nikah Lagi di Usia 77 Tahun, Anwar Fuady: Saya Enggak Ada yang Urus
Pernikahan Anwar Fuady dan Wiwiet Tatung direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Juli 2024 mendatang. Anwar berencana untuk melamar Wiwiet dalam waktu dekat.
