Usul Banggar DPR Soal Pembatasan BBM

SPBU Pertamina
Sumber :
  • VIVAnews/ Muhamad Solihin

VIVAnews - Setelah mengancam mogok membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat  dan pemerintah hari ini duduk bersama membahas anggaran pemerintah.

Tersandung Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Epy Kusnandar Ditangkap di Warung

Berdasarkan rapat internal, Banggar DPR telah menyarankan sejumlah kesimpulan, khususnya mengenai Bahan Bakar Minyak, untuk disepakati bersama pemerintah. Sedikitnya terdapat lima kesimpulan dengan dua catatan kepada pemerintah.

Ketua Badan Anggaran DPR, Melchias Mercus Mekeng, di DPR, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2011 menyebutkan beberapa hasil kesimpulan tersebut adalah, pertama, dewan menetapkan basis perhitungan volume BBM bersubsidi sebesar 40 juta Kilo Liter.

Kedua, pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran. Ketiga, bagian dari porsi BBM bersubsidi sebesar 2,2 juta KL hingga 6,3 juta KL akan dibintangi. "Dan dimasukkan dalam risiko cadangan fiskal," ujarnya.

Keempat, kebijakan subsidi BBM tepat sasaran akan dievaluasi dalam APBN-P 2012. Kelima, badan anggaran memberikan catatan yakni mendukung upaya pembangunan sarana dan prasarana pertamax di seluruh SPBU Indonesia dengan prioritas di luar Jawa dan Bali.

"Dan jika upaya efisiensi berhasil dilakukan maka didorong untuk pengalokasian menjadi pendidikan gratis 12 tahun sesuai amanat UUD 45 pasal 31," kata Melchias.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo, selaku wakil dari pemerintah pada prinsipnya setuju dengan usulan dari Banggar DPR tersebut. Namun, Menkeu mengusulkan agar pengendalian BBM bersubsidi tidak menggunakan batas kisaran karena upaya pengendalian akan menjadi sulit dilakukan.

"Kami mengusulkan kita cukup menulis pengendalian BBM bersubsidi 2,2 juta KL dibintangi atau dimasukan dalam risiko cadangan fiskal," terang Agus.

Keberatan lain yang diajukan Menkeu adalah usulan dewan untuk mendorong hasil efisiensi BBM dialihkan menjadi sektor pendidikan gratis 12 tahun. Terhadap usulan tersebut, Agus mengatakan, anggaran pendidikan yang saat ini sebesar Rp266 triliun sudah cukup besar.

Untuk itu, pemerintah mengusulkan agar dana hasil efisiensi selain digunakan untuk anggaran pendidikan, juga turut dialokasian untuk sektor infrastruktur dan cadangan resiko fiskal.

"Kita belum tahu kondisi 2012 tapi kita antisipasi, bisa terjadi ada risiko fiskal tetapi pendidikan dan infrastruktur jadi prioritas kita," tutupnya. (umi)

Jokowi Hadiri Pernikahan Rizky Febian & Mahalini, Sule Ungkap Momen Mengharukan!
Masjidil Haram

Masjidil Haram dan Nabawi Gunakan Teknologi Canggih Atur Suhu Ruangan Agar Jemaah Haji Nyaman

Teknologi canggih mengatur suhu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi guna memastikan jemaah nyaman dan sehat.

img_title
VIVA.co.id
11 Mei 2024