- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews – Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, menyatakan bahwa PDIP tidak menyoroti nama tertentu dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan KPK yang digelar DPR mulai hari ini.
“Nama adalah konsekuensi, bukan tujuan,” kata Eva kepada VIVAnews, Senin 24 Oktober 2011. Menurutnya, parameter tiap fraksi di DPR dalam menguji calon pimpinan KPK tentu berbeda. “PDIP sendiri sejak awal concern kepada perlunya perubahan strategi pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Dengan demikian, tutur Eva, PDIP akan menekankan pada penguatan langkah pencegahan korupsi. “Prevention kami utamakan, karena strategi represi di hilir dampaknya tidak memuaskan. Ada persaingan antarpenyidik, dan korupsi tidak berkurang,” terang Eva.
Untuk memperkuat langkah prevensi di hulu itu, kata dia, butuh koordinasi dan kepemimpinan yang kuat terhadap semua penyidik. Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyatakan ada 6 calon pimpinan KPK yang sedang dipertimbangkan partainya untuk dipilih.
Ia mengatakan, pilihan tersebut dibuat berdasarkan penilaian uji kepatutan dan kelayakan, serta hasil lobi dengan fraksi lain. “Kami ambil dan kami pegang 6 nama. Tinggal nanti mendengar dan melobi-lobi partai lain. Tidak mungkin kami putuskan sendirian,” ujar Tjahjo.
Sekjen PDIP itu menegaskan, fraksinya akan memilih calon terbaik. “Fraksi ingin obyektif memilih nama-nama hasil seleksi pemerintah. Tentu kami pilih yang terbaik,” kata Tjahjo. Kriteria pimpinan KPK ke depan, menurut Tjahjo, adalah mereka yang siap mendukung penguatan peran KPK dalam pencegahan korupsi, dan tidak memiliki kecenderungan penanganan kasus secara tebang pilih. (eh)