VIVAnews - Pergantian Direktur Utama PT Pertamina dinilai bukan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang selama ini terjadi. Banyak unsur lain, salah satunya intervensi politis.
"Dirut diganti, kelangkaan tidak terjadi itu omong kosong," ujar Direktur Indef Ikhsan Modjo dalam diskusi interaktif bertajuk "Pertamina:
Transformasi Kapan Usai?" di gedung DPD Jakarta, Jumat 30 Januari 2009.
Ikhsan menilai selama ini dalam pendistribusian BBM dalam negeri terlalu banyak intervensi dari berbagai pihak dan juga banyak kalangan politisi bermain dalam industri hilir minyak dan gas (migas), sehingga tidak aneh kalau BBM dipermainkan dan terjadi kelangkaan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Airlangga Hartarto menuturkan kelangkaan BBM maupun elpiji bukan 100 persen kesalahan Pertamina. "Tanggung jawab kelangkaan di pemerintah, Pertamina kan hanya pelaksana
saja," tutur dia.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah memiliki mekanisme dan cara-cara guna mencegah kelangkaan agar kejadian serupa tidak selalu berulang dan ujungnya Pertamina lagi yang dipersalahkan.
KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK
Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
