- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews – Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan penyusunan Rancangan Undang-undang Desa, dan mendengarkan suara Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara yang meminta pemerintah memperhatikan nasib perangkat desa.
“Jangan dianggap enteng. Saya mohon perhatian Presiden agar RUU Desa segera diserahkan. Ini adalah desakan kesekian kalinya sejak tahun 1997,” ujar Priyo usai menemui perwakilan Parade Nusantara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 5 Desember 2011.
“Menteri-menteri yang terkait penyusunan RUU Desa ini tidak bisa berleha-leha jika tidak ingin ada pergerakan masyarakat desa yang lebih masif,” imbuh politisi Golkar itu.
Menurut Priyo, dalam RUU Desa itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan pemerintah, yaitu mengenai dana alokasi desa, periodisasi jabatan kepala desa, biaya pemilihan kepala desa (pilkades) yang ditanggung oleh APBD, serta jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkatnya.
Apabila pemerintah tak kunjung menyerahkan draf RUU Desa tersebut, kata Priyo, DPR bisa mengambil alih. “Saya peringatkan kali ini, kalau pemerintah tidak bersedia menyiapkan draf, kita akan ambil alih menjadi RUU inisiatif DPR,” ujar dia. (umi)
Kemenkeu Bebastugaskan Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendi Hutahaean.
