VIVAnews - Komisi Pemilihan menganggarkan Rp 1,09 miliar untuk honorarium peliputan media. Pos itu menjadi bagian dari mata anggaran peliputan dan dokumentasi pemilu 2009 sebesar Rp 4,7 miliar.
Koordinator Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Roy Salam, menilai anggaran itu perlu direvisi. Menurut dia, nilainya terlalu besar untuk pos kegiatan itu sehingga berpotensi pemborosan.
"Honorarium peliputan sebesar 1,09 miliar itu untuk siapa. Kalau untuk wartawan, tidak perlu. Karena media sudah punya alokasi sendiri," kata Roy dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2009.
Roy juga sangsi anggaran sebesar itu untuk optimalisasi pelayanan di media center. Buktinya, selama ini media center tidak menjadi garda depan penyebaran informasi pemilu. "Malah, beberapa waktu lalu akses masyarakat ke media center dibatasi," katanya.
Ancam Israel, Jenderal Ali Belali Tunjukkan Deretan Senjata Pemusnah Iran
Senjata-senjata ini akan dilepaskan jika Israel melakukan kesalahan lagi.
