- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews – Proyek-proyek DPR yang angkanya cukup fantastis dan mencapai miliaran rupiah, mendapat sorotan masyarakat. Mekanisme peyusunan anggaran di DPR pun dipertanyakan.
Terlebih Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang juga Ketua DPR Marzuki Alie, mengaku tidak tahu-menahu, bahkan kecolongan, atas adanya berbagai proyek di DPR itu.
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengakui, ada mekanisme yang kurang baik, bahkan salah, di DPR sehingga pimpinan DPR kerap merasa kecolongan dengan pengerjaan sejumlah proyek di DPR yang perencanaannya luput dari perhatian mereka. Faktor kesibukan, kata Pram, turut menjadi alasan.
“Ketua BURT, dalam hal ini Ketua DPR Pak Marzuki Alie, pasti tidak melihat secara detail anggaran. Seringkali dia terlalu sibuk dan tidak meneliti secara rinci,” ujar Pram di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 17 Januari 2012.
Hal inilah, lanjut politisi PDIP itu, yang menimbulkan kehebohan di publik ketika proyek renovasi toilet, renovasi ruang rapat Badan Anggaran, pengadaan parfum ruangan, dan pembuatan kalender DPR, mencuat ke tengah masyarakat.
Oleh karena itu, tegas Pram, kesalahan tidak terletak pada Sekretaris Jenderal DPR semata. Menurut dia, Sekjen hanya pelaku operasional dari sebuah keputusan yang telah disetujui oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR.
“Pengusulan anggaran ke ke sekretariat jenderal, yang bertanggung jawab adalah BURT, bukan Sekjen. Ini sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 dan 2 UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang menyebut kebijaksanaan soal anggaran adalah BURT, bukan Sekjen,” terang Pram.
Selain Ketua BURT, ujar Pram, wakil-wakil BURT juga seharusnya mengetahui dan memahami soal anggaran secara kelembagaan. "Namun, faktanya, dalam beberapa hal, Ketua BURT dan wakil-wakilnya betul-betul tidak tahu, seperti juga pimpinan DPR,” jelas Pram.
Untuk itu, kini DPR tengah menyusun mekanisme kontrol yang lebih ketat terkait penyusunan anggaran. “Setelah BURT menyusun anggaran, poin-poin yang sensitif akan diminta persetujuan lebih dulu di Rapat Pimpinan DPR, supaya pimpinan DPR tahu,” kata Pram.
Heboh soal besarnya anggaran untuk proyek-proyek DPR, menurut Pram, menjadi bahan bagi pimpinan DPR untuk mengevaluasi mekanisme penganggaran, sekaligus mengambil langkah-langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Secara terpisah, hari ini Badan Kehormatan (BK) DPR memanggil Sekjen DPR dalam sebuah rapat tertutup untuk dimintai penjelasan soal berbagai proyek renovasi di DPR. Namun, usai rapat itu, Sekjen DPR, Nining Indra Saleh, menolak untuk berkomentar apapun. “No comment. Kami sudah jelaskan semuanya ke BK,” kata dia.
5 Mitos Tentang Masturbasi, Benarkah Bisa Hilangkan Keperawanan?
Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Springer, diamati bahwa sekitar 65 persen pria dan 40 persen wanita melakukan masturbasi.
