- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews – Wakil Ketua DPR Anis Matta menyatakan, berbagai pihak yang terlibat dalam proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR senilai Rp20 miliar, kini tampak saling lempar tanggung jawab dan tidak mau disalahkan.
“Orang-orang ini saling lempar tanggung jawab atas semua keputusan yang diambil bersama,” kata Anis Matta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Januari 2012. Oleh karena itu, Anis mendukung pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR atas proyek kontroversial yang menjadi sorotan publik itu.
“Pemeriksaan BK itu gebrakan yang bagus, supaya kita bisa mengkritisi detail-detail anggaran, supaya informasinya clear. Nanti kita lihat, kalau ada kesalahan, kesalahannya di tingkat apa. Apakah ada pelanggaran dalam aspek legalnya, atau masalah (pelanggaran etika) di cita rasa dalam penentuan pilihan,” papar Anis panjang lebar.
Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan DPR M. Prakosa menyatakan, berdasarkan keterangan pihak Kesekretariatan Jenderal DPR dalam pemeriksaan oleh BK kemarin, terungkap bahwa Badan Anggaran DPR memilih spesifikasi fasilitas renovasi ruang rapat seharga Rp24 Miliar.
“Kata Sekjen DPR begitu. Banggar tidak meminta fasilitas lebih, tapi memang memilih berdasarkan spesifikasi yang ditawarkan oleh pihak konsultan, dan mereka memilih spesifikasi yang bernilai Rp24 miliar,” kata Prakosa.
Namun, lanjutnya, pihak Kesetjenan hanya menyediakan anggaran Rp20 miliar. “Awalnya memang minta Rp24 miliar, dan konsultan hanya melakukan renovasi sesuai permintaan (Banggar),” terang politisi PDIP itu. Untuk itu, BK DPR akan memanggil keempat pimpinan Banggar pekan ini juga.
Keterangan Setjen DPR
Sebelumnya, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Kesekretariatan Jenderal DPR Soemirat menyatakan, spesifikasi fasilitas ruang rapat baru Banggar memang diusulkan oleh konsultan, yaitu PT. Gubah Laras. Usulan tersebut lantas disetujui oleh pimpinan Banggar.
“Spesifikasi disetujui. Spesifikasi datangnya dari konsultan semua, dari PT. Gubah Laras. Mereka memberikan spesifikasi, kemudian ada pilihan, dan ditentukan. Jadi ketika dipresentasikan, dipilih salah satu,” papar Soemirat. Pihak yang memilih spesifikasi, kata dia, “Banggar, bukan Sekjen. Hanya pimpinan Banggar dan wakilnya,” tegas Soemirat.
Padahal, anggaran proyek renovasi ruang rapat banggar awalnya tidak mencapai Rp20 miliar, melainkan hanya Rp2,7 miliar sesuai standar pemerintah. Namun anggaran membengkak karena spesifikasi ‘tinggi’ yang diminta oleh pimpinan Banggar sendiri.
Secara terpisah, Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng membantah keterangan Sekretariat Jenderal DPR tersebut. “Saya tidak mau menanggapi sesuatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal sehat,” ujar Mekeng dalam pesan tertulisnya. (eh)
Cara Taspen Perkuat Srikandi Jadi Penggerak Finansial
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menegaskan komitemnnya terus mengoptimalkan peran Srikandi jadi penggerak finansial.
