VIVAnews - Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asy'ari meminta agar Bank Indonesia (BI) dapat menurunkan bobot risiko (aktiva tertimbang menurut risiko/ATMR) untuk kredit pemilikan rumah/KPR bersubsidi dari 40 persen menjadi 20 persen.
"Hal itu untuk meningkatkan penyaluran KPR bersubsidi," kata dia di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2009.
Yusuf mengharapkan, BI dapat memprioritaskan industri perumahan melalui kebijakan yang akan ditetapkan. Sementara itu, diharapkan portofolio KPR dapat diketegorikan sebagai kredit produktif.
Terkait dengan permintaan tersebut, Gubernur BI Boediono mengatakan akan mempertimbangkan secara cermat agar aspek prudensial tetap terjaga. Sebab, dalam setiap kebijakan, terdapat dua sisi yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. "Usulan ini sangat kita perhatikan. Baru kita pertimbangkan dengan cermat," katanya.
Untuk mendorong KPR, Menpera telah mengusulkan stimulus sektor riil kepada Menko Perekonomian. Usulannya adalah program pajak pertambahan nilai (PPN) input yang ditanggung pemerintah dan program fasilitas likuiditas sewa beli rumah susun sederhana milik (rusunami) atau rumah susun bersubsidi.
Program lainnya adalah program penyediaan pokok pinjaman bagi Bank BTN yang ditujukan melalui fasilitas penerbitan KPRSH Bersubsidi.
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Mahfuz Sidik menegaskan pihaknya menolak jika PKS gabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran.
