VIVAnews – Eksistensi hakim ad hoc korupsi di tingkat kasasi akan dihapus dalam Rancangan UU Mahkamah Agung. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Illian Deta Artasari mengatakan penghapusan hakim ad hoc korupsi di lembaga peradilan tertinggi adalah bentuk delegitimasi pengadilan tipikor.
”Bagaimana bisa ada pengadilan tipikor tanpa hakim ad hoc,” katanya kepada VIVAnews, Kamis 16 Oktober 2008.
Menurut Ilian, peniadaan hakim ad hoc dalam penanganan perkara korupsi akan berimbas pada upaya pemberantasan korupsi. ”Nantinya perkara korupsi hanya akan ditangani oleh hakim-hakim umum,” katanya.
Peniadaan hakim ad hoc di Mahkamah juga akan menimbulkan masalah administrasi. ”Hakim ad hoc yang sekarang akan dikemanakan,?” katanya.
ICW, tambah Ilian, akan mengadakan konferensi pers di Pengadilan Tipikor, Gedung Upindo, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, hari ini, pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. ”Ini sebagai bentuk dukungan pada hakim ad hoc,” katanya.
Perlindungan Konsumen Punya Dampak Positif ke Kinerja Keuangan Bank, Begini Penjelasannya
Advisor Senior Bidang Pengelolaan dan Assesmen SDM Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anto Prabowo menyebut manfaat aspek perlindungan konsumen dongkrak kinerja bank.
