VIVAnews - Sekitar sebulan membahas, Komisi Pemilihan Umum dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum menyepakati nota kesepahaman kerjasama. Kedua institusi itu masih membahas rancangan kerjasama pendistribusian logistik pemilu sampai hari ini.
Perwira tinggi TNI dari tiga angkatan kembali mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum guna membahas hal tersebut. "Hari ini bicarakan draf awal substansi memorandum of understanding itu," kata Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Suripto Bambang Setyadi, di Kantor Komisi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin, 16 Februari 2009.
Menurut Suripto, TNI diminta bantuan untuk kondisi darurat, ketika cuaca tidak memungkinkan untuk daerah sulit. "KPU sudah inventarisasi daerah tersebut," kata Bambang.
Bantuan distribusi itu prioritas untuk distribusi dari Kabupaten/Kota menuju tempat pemungutan suara. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan jika perusahaan tidak mampu mendistribusi ke Kabupaten/Kota. "Maka perusahaan lapor KPU, kemudian dikomunikasikan ke TNI," ujar Bambang.
Selain distribusi, kata Bambang, TNI juga siap membantu pengamanan. "Tapi, itu sepanjang Polri butuh," ujarnya.
Menurut Bambang, kedua belah pihak masih perlu membahas internal naskah nota kesepahaman itu. "Kalau nggak Rabu, ya Kamis kami ketemu lagi. Kalau disepakati, ditandatangani Ketua dan Panglima," ujar Bambang.
Kalah di Pilpres 2024, Anies Ingin Keluar Secara Terhormat
Kalah Di Pilpres 2024, Anies Ingin Keluar Secara Terhormat
