VIVAnews - Indeks saham di bursa Asia ditutup menguat di akhir perdagangan Senin sore, 23 Februari 2009. Indeks acuan di Hong Kong dan Korea Selatan naik lebih dari tiga persen. Pemicunya adalah kesediaan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membantu institusi keuangan terkemuka Citigroup agar mampu bertahan di tengah krisis.
"Orang-orang menyebutnya sebagai pertanda positif," kata Francis Lun, general manager Fulbright Securities Ltd. di Hong Kong. "Tindakan itu menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak akan membiarkan bank-bank terkemuka untuk bangkrut lagi. Mereka telah mengambil pelajaran dari kebangkrutan Lehman Brothers," lanjut Lun.
Indeks Hang Seng (Hong Kong) menguat 475,93 poin (3,8 persen) menjadi 13.175,10, indeks Kospi (Korea Selatan) naik 33,60 poin (3,2 persen) menjadi 1099,55 setelah nilai mata uang won atas dolar AS menguat dibanding pekan lalu.
Di daratan China, indeks acuan Shanghai menguat 2 persen di tengah kabar adanya upaya terbaru pemerintah untuk menyelamatkan sektor perumahan. Indeks harga saham di Taiwan, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina juga ditutup naik.
Sedangkan indeks harga saham Nikkei 225 (Jepang) sedikit menguat setelah di awal transaksi sempat melemah. Indeks acuan Nikkei hanya turun 40,22 poin (0,5 persen) menjadi 7.376,16 karena nilai dolar AS menguat terhadap yen.
Bursa saham Jepang tertekan sebagian karena bankrutnya bank SFCG Co., pemberi pinjaman utama yang fokus pada usaha kecil. Indeks saham di Australia dan Selandia Baru juga melemah.
Sementara itu, nilai tukar dolar AS turun terhadap yen, menjadi 93,32 yen per dolar AS. Sedangkan nilai tukar euro terhadap dolar AS menguat menjadi US$ 1,2913 dari US$1,2825 per euro. Harga minyak mentah light sweet di perdagangan Asia cukup menguat.
Harga minyak untuk pengiriman April naik 47 sen menjadi US$ 40,50 per barel. Sedangkan nilai kontrak menurun 15 sen menjadi US$ 40,03, Jumat lalu. (AP)
Indonesia Establishes Task Forces for Business Human Rights
The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) has established national and regional task forces to anticipate human rights violations experienced by the public in t
