- VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
NTB – Pj Gubernur Nusa Tenggara Bbarat (NTB) Lalu Gita Ariadi mengatakan akan menghentikan perhelatan ajang balap motocross dunia atau MXGP di NTB. Dia berdalih itu akan menyisakan utang untuk daerah. Padahal MXGP merupakan event business to business (B to B) dan Pemda hanya sebatas fasilitator.
Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB, Abdul Majid merasa sangat kecewa dengan langkah yang dilakukan Lalu Gita Ariadi. Padadal pada setiap event, PKL selalu mendapat keuntungan.
“Setiap event internasional di NTB seperti MotoGP, MXGP dan lainnya, PKL selalu antusias karena mendapat keuntungan. Menjadi tempat mereka mengais rejeki,” kata Majid, Senin, 29 April 2024.
MXGP Sumbawa
- VIVA/Irwan Taliwang
Dia mengaku kecewa dengan sikap Pj Gubernur NTB yang mencoba meniadakan event yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya PKL. Bahkan Majid menduga ada tendensi dari Pj Gubernur NTB yang selalu berupa menghapus program dari Gubernur NTB sebelumnya.
“Ini saya lihat justru ada tendensi untuk menghapus program Gubernur NTB sebelumnya. Pj ini seperti tidak peduli program itu baik untuk masyarakat, tapi karena merupakan program lama gubernur sebelumnya, jadi dihentikan,” ujarnya.
Majid mengaku telah banyak mendapat keluhan dari anggota PKL yang merasa sangat kecewa MXGP yang akan digelar di Mataram akan dibatalkan.
“Banyak PKL yang mengeluh ke saya. Mereka kecewa sekali, kok bisa program sebagus ini dihentikan,” kata dia.
“Pemda NTB ini seperti tidak peduli nasib PKL kita,” ujar Majid.
MXGP Sumbawa
- VIVA/Irwan Taliwang
Lalu Gita sebelumnya mengatakan tidak ingin menyisakan utang dengan digelarnya event tersebut.
“Passion saya adalah ingin segala sesuatunya bersih, dan tidak menjadi masalah, tidak jadi utang. Apa artinya nanti kalau akhirnya bermasalah, berutang. Saya hanya tidak mau mengerjakan sesuatu yang bermasalah," kata dia.
Langkah Lalu Gita Ariadi menghapus program Gubernur NTB sebelumnya bukan kali ini saja. Sebelumnya, beasiswa pelajar NTB bersekolah ke luar negeri juga ikut dihapus dengan dalih membebankan keuangan daerah. Namun di sisi lain lebih memilih menggelontorkan anggaran untuk renovasi kantor Gubernur NTB.
Langkah tersebut menjadi kontroversi dan mendapat banyak kritikan dari pelajar di NTB.
