VIVAnews - Mantan kandidat Wakil Gubernur Jawa Timur, Mudjiono menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum agar memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). Alasannya daftar pemilih yang ada sekarang dinilai menyimpan masalah sehingga bila tetap digunakan di pemilihan umum beresiko mengundang gugatan di tengah jalan.
"Pelajaran dari Pilkada Jawa Timur 2008 yang ketua KPU-nya jadi tersangka dugaan DPT palsu," kata Mudjiono di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin 23 Februari 2009.
Di Pilkada Jawa Timur, kata Mudjiono, kasus DPT bermasalah ditemukan di sejumlah daerah. Di antaranya Sampang dan Bangkalan, Madura.
Menurut catatan Mudjiono, di daerah itu, ditemukan 225.848 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama. Kemudian, ditemukan 12.224 NIK dan nama warga yang sama. Bahkan ada 10.844 NIK, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama.
Chairul Anam, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang datang bersama Mudjiono menambahkan sukses tidaknya pemilihan, tergantung dari kesiapan DPT. Itu sebabnya, bila masih terdapat masalah dengan daftar itu harus diubah lebih dulu.
"Kalau palsu, hasilnya palsu jangan bergantung sama Perppu,” kata Anam didampingi Idham Chalid, Sekretaris PKNU.
Geopolitik Global Tak Menentu, Bos BNI Pede Ekonomi RI Sehat dan Stabil
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), Royke Tumilaar menjelaskan langkah perseroan terkait perkembangan dinamika ekonomi global.
