VIVAnews - Forum ASEAN Economic Community Council yang berlangsung dua hari, 26-27 Februari 2009 di Thailand, salah satunya diagendakan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, dalam forum tersebut akan ada ruang untuk anggota yang belum mampu mengikuti kesepakatan. "Jangan dianggap hitam putih seperti itu," kata dia usai Rapat Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 26 Februari 2009.
Menurut Fahmi, dalam setiap perjanjian multilateral akan ada ruang. "Akan ada escape clausul dalam perjanjian-perjanjian seperti itu," katanya.
Fahmi mengatakan, klausul seperti itu pernah diberikan pada Laos dan Kamboja. "Jika suatu negara belum mampu mengikuti kesepakatan secara efektif, seharusnya diberi ruang," katanya.
Mengenai perjanjian bilateral dengan Australia dan Selandia Baru, Fahmi menilai perjanjian akan efektif jika perekonomian global berada pada kondisi normal.
Fahmi mengatakan, saat ini semua negara terkena imbas Amerika yang meneken perjanjian pengadaan barang pemerintah (Government Procurement) di bawah organisasi perdagangan dunia, WTO. Meski Amerika juga pengeluaran program Buy American yang bertentangan dengan konsep Government Procurement.
Dari seluruh negara ASEAN, hanya Singapura yang menandatangani perjanjian tersebut. Government Procurement mengharuskan semua negara yang membelanjakan APBN harus memberi kesempatan yang sama untuk pemasok luar maupun dalam negeri, jadi tidak ada pembatasan.
PDIP Ingin Lanjutkan Kerja Sama dengan PPP dan Hanura di Pilkada 2024
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya membuka kerja sama untuk perhelatan pilkada serentak 2024 bersama ketiga partai mitra mereka di pilpres.
