- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Sejak berubah status dari Yayasan Gelora Bung Karno menjadi Badan Layanan Umum, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno mengaku tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah.
"Kami mungkin satu-satunya BLU yang tidak menyedot satu sen pun dari APBN," ujar Direktur Aset Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Novel Hasan, kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu 7 November 2012.
Hasan menambahkan, selama ini, kawasan Senayan dihidupi dari kontribusi pihak swasta yang menjalin kerja sama dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) ataupun Kerja Sama Operasi (KSO).
Dia mencontohkan, penghasilan tahun ini sebesar Rp145 miliar hampir seluruhnya digunakan untuk keperluan perawatan, seperti biaya kebersihan, keamanan, listrik, gaji pegawai, dan asuransi.
"Bahkan, untuk membangun satu gedung olahraga lagi di sebelah tennis indoor, kami belum mampu," ujarnya.
Biaya-biaya perawatan di kawasan Senayan pun, menurut Novel, tidaklah murah. Untuk biaya kebersihan saja, pengelola Senayan harus merogoh kas perusahaan sebesar Rp3 miliar per tahun. Pengeluaran ini belum ditambah biaya perawatan, yang jika diabaikan atau dikurangi akan menyebabkan kacaunya kawasan Senayan.
Untuk gaji pegawai, pengurus PPKGBK setidaknya harus mengeluarkan kurang lebih Rp3,5 miliar per bulan. Kondisi itu yang menurut Novel belum diketahui orang banyak bahkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
"Orang mungkin melihat dari luar kami mewah dan megah, namun begini lah kondisi sebenarnya," katanya. (art)
Seminar Perempuan Indonesia: Berani Berkarya dengan Kekayaan Intelektual
Perempuan Indonesia harus bahagia dan berdaya, demikian disampaikan oleh Asma Nadia, seorang penulis terkemuka Indonesia yang telah menulis 109 buku.
