VIVAnews -- Undang-Undang (UU) Konvergensi yang masih tengah dalam proses penggodokan, diperkirakan bakal diterbitkan tahun depan.
Hal itu dikatakan pakar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia sekaligus mantan anggota komite BRTI Abdullah Alkaff di sela-sela pengumuman Laporan Akhir Wokshop Jount Study KISDI - SKT - Depkominfo di gedung Depkominfo, Kamis 12 Maret 2009.
"Proses finalisasinya tahun ini, cuma kemungkinan besar baru akan diajukan ke DPR tahun depan." ujar Alkaff. Menurutnya, draf UU ini akan percuma bila diajukan dalam waktu dekat, mengingat sebentar pemilu berlangsung dan terjadi pergantian anggota parlemen dan eksekutif.
Kini, UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran berlaku terpisah. Padahal, slot frekuensi seharusnya bisa dipakai bersama-sama oleh industri penyiaran dan industri telekomunikasi.
Artinya, industri penyiaran seharusnya bisa menawarkan jatah frekuensinya ke jasa telekomunikasi, dan sebaliknya.
Namun, karena UU keduanya terpisah, hal belum dibolehkan. Oleh karenanya, di era konvergensi, kata Alkaff, hal itu seharusnya bisa dicarikan solusinya.
"Nanti UU No 32/2002 atau UU Penyiaran, regulasi tentang aplikasi atau konten yang diatur dalam Permen Kominfo no 1/2009, dan UU No 36 tentang Telekomunikasi, dilebur menjadi satu dalam UU Konvergensi."
Begitu pula industrinya. Model bisnisnya akan bergeser seiring stuktur industri yang berubah. "Saya kira nantinya persaingan yang terjadi akan semakin menarik dan kompetitif," ujar Alkaff.
Untuk menjaga kompetisi tetap terjaga baik dan sehat, Alkaff menuturkan, ada rencana dibentuknya sebuah komisi tersendiri. Seperti yang ada saat ini, BRTI dan KPI, akan bekerja sama dalam era konvergensi.
Untuk pembentukan komisi ini, dibandingkan Korea, Indonesia termasuk terlambat. Pasalnya, Korea telah membangun konvergensi sejak 2007 dan komisinya terbentuk pada 2008.
"Nanti bila sudah terbentuk, manajemennya ada di BRTI, didukung oleh tim yang berasal dari KPI dan lembaga terkait lainnya. BRTI di sini posisinya sama, hanya menginisiasi saja. Mudah-mudahan tahun depan draftnya sudah bisa masuk ke meja parlemen," tandas Alkaff.
37 Penyandang Disabilitas Daftar Rekrutmen Bintara Polri
Rekrutmen Bintara dari kelompok disabilitas merupakan yang pertama kali dilakukan Polri pada tahun ini.
