Sumber :
- Kementerian Pekerjaan Umum
VIVAnews
- Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, menyatakan bahwa proyek Jembatan Selat Sunda tetap merupakan salah satu proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), meskipun tidak masuk dalam prioritas dilaksanakan pada daftar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.
Diharapkan, revisi perpres terkait skema pendanaan proyek itu dapat segera diselesaikan tujuh kementerian terkait. "Perpres ini masih dibahas di Tim Tujuh. Kalau di sana cepat, masih ada waktu untuk mengejar 2014," ujar Lukita di kantornya, Jakarta, Senin 8 April 2013.
Baca Juga :
Terpopuler: Zaidul Akbar Bocorkan Resep Kaldu Ajaib hingga Fakta-fakta Unik Tentang Uzbekistan
Baca Juga :
Kasus Mayat Bayi Dibuang Sang Ayah di Tanah Abang, Polisi: Hasil Aborsi Digugurkan di Hotel
Baca Juga :
Menurut Riset Cowok Cuma Tahan 6 Menit, Ini 4 Posisi Seks Biar Suami Lebih Tahan Lama di Ranjang
"Itu sudah masuk MP3EI kok. Kalau masuk di dalam RKP berarti APBN. Saya tidak setuju masuk APBN, karena terlalu besar biaya APBN untuk itu. Harus kami dorong ke arah PPP
(public private partnership)
," ujar Hatta.
Menurut Hatta, hal ini juga merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Tujuh. Karena itu, peran APBN dalam pembiayaan proyek tersebut sangat dihindari.
"Kami masih perlu untuk rumah sakit, bendungan, jalan, dan irigasi," kata Hatta. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
(public private partnership)