Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Samarinda menolak penggandaan soal ujian nasional (UN). Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang bahkan secara tegas melarang sekolah-sekolah melaksanakan UN bila naskah soal tidak lengkap.
Jaang menyatakan siap dijatuhi sanksi oleh presiden karena sikapnya tersebut. Dia lebih memilih menerima sanksi daripada melihat ada 2.800 siswa yang tidak mendapatkan soal ujian.
"Dengan semua pertimbangan itu, maka saya memutuskan untuk tidak menggelar ujian hari ini. Kalau dipaksakan, maka yang nanti menjadi korban adalah anak-anak peserta ujian," kata Jaang, Kamis 18 April 2013.
Jaang mengatakan, sikapnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dia tak mau terjadi kecemburuan jika sebagian siswa mengerjakan ujian dengan naskah asli dan sebagian lainnya dengan naskah yang difoto kopi. Apabila sekolah memaksakan menggandakan soal ujian, Jaang menilai ini tidak baik untuk kondisi psikologis anak-anak peserta ujian.
Menurut Jaang kondisi ini memang serba salah, sehingga ia harus mengambil keputusan untuk menunda pelaksanaan UN hingga naskah soal lengkap.
"Ada 2.800 anak yang tidak dapat soal ujian. Mending saya dimarahi menteri daripada dimarahi 2.800 anak yang tidak dapat soal," ujarnya.
Sampai dengan hari "H" pelaksanaan ujian, ada 12 SMA di Samarinda yang belum mendapatkan soal ujian. Termasuk SMA 10 Melati yang merupakan sekolah terfavorit di Kalimantan Timur. Kondisi ini, kata Jaang, sangat merisaukan.
Selain itu, ada 11 Madrasah Aliyah, 2 SMK dan 1 kelompok penyelenggara program kejar paket C yang juga belum mendapatkan kiriman soal. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, ada 11 Madrasah Aliyah, 2 SMK dan 1 kelompok penyelenggara program kejar paket C yang juga belum mendapatkan kiriman soal. (sj)
