- ANTARA/ Spedy Paereng
VIVAnews - PT Freeport Indonesia mengaku belum dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan hilirisasi produk pertambangan pada 2014 mendatang, untuk itu perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta waktu tambahan.
Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto Selasa 13 Agustus 2013, menyatakan saat ini baru 35-40 persen hasil tambang Freeport Papua yang dipasok ke pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam negeri.
"Berarti ada sekitar 60 persen yang belum kita lakukan hilirisasi," ujar Rozik di Jakarta.
Ia menjelaskan, sisa bijih tersebut tidak dapat sepenuhnya diolah di dalam negeri. Berdasarkan perhitungan Freeport Indonesia, mereka tidak mampu untuk mengalihkan 100 persen produk tambangnya untuk diolah di dalam negeri.
"Kami mendukung aturan hilirisasi tetapi secara realitas kami belum mampu memenuhi kewajiban tersebut," paparnya.
Pada kesempatan yang sama Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Dede Suhendra, mengungkapkan tidak ada jalan lain bagi perusahaan tambang untuk tidak melaksanakan Undang-Undang Mineral Batubara yang mewajibkan hilirisasi pertambangan.
Pasalnya, aturan hilirisasi ini tidak hanya terjadi di bidang mineral saja, melainkan di seluruh industri pertambangan.
"Pemerintah sudah memutuskan dalam waktu lima tahun semenjak 2009 (UU Minerbat terbit) untuk melakukan pemurnian secara menyeluruh dan tidak memperbolehkan penjualan barang mentah," katanya.
Mengenai masalah Freeport, Dede mengungkapkan, sebetulnya Freeport tidak perlu membangun smelter sendiri, karena Freeport juga bisa memasok bahan mentah kepada pemilik smelter lain untuk dimurnikan. (eh)
Kunjungan Terakhir PM Lee, Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Pertahanan dengan Singapura
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsin Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin, 29 April.
