VIVAnews - Menteri Perindustrian Fahmi Idris membantah diundurnya pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) wajib pada helm. Pada 25 Maret lalu, Departemen Perindustrian menyatakan semua produksi helm harus mencantumkan logo SNI.
"Kewajiban SNI untuk helm sudah lama diberitahu dan tidak tiba-tiba," kata Fahmi di kantornya, Jumat, 27 Maret 2009. Lebih lanjut Fahmi menjelaskan tidak ada pengunduran pemberlakuan, tapi produsen diberi kesempatan untuk melakukan berbagai peningkatan.
Sebelumnya, UKM produsen helm nasional meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan kewajiban SNI tersebut setidaknya dalam setahun.
Di tempat terpisah, Ketua Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Setiadi mengatakan notifikasi wajib SNI diberi tenggat waktu setidaknya enam bulan sejak ditandatangani. Kewajiban SNI untuk helm, katanya, sudah diteken Menteri Perindustrian sejak Juli 2008.
"SNI untuk helm sangat penting karena semua survei mengatakan ketika orang jatuh dari kendaraan pasti kepalanya kena jadi sifatnya seperti sabuk pengaman pada mobil," ujarnya. Salah satu negara yang sudah memberlakukan SNI wajib di antaranya Amerika Serikat.
KPK Nonaktifkan Rutan POM AL dan Pomdam Jaya Guntur Buntut Kasus Pungli
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menonaktifkan dua rumah tahanan (Rutan), buntut dari kasus dugaan pemungutan liar alias pungli yang terjadi di dalam rutan tersebut
