Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan hingga saat ini, baru ada 40 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diserahkan ke pemerintah daerah. Angka ini kecil dibandingkan dengan total rusunawa yang dibangun kementerian.
Rusun-rusun tersebut, dibangun untuk mengurangi daerah-daerah kumuh di daerah yang bersangkutan dengan koordinasi pemerintah daerah. Namun, banyak rusun yang terbengkalai karena didiamkan oleh pemda setelah diselesaikan kementerian.
Direktur Pengembangan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Umum, Amwazi Idris, Senin 9 September 2013, mengungkapkan bahwa semenjak tahun ini ada sebanyak 280 twinblock (menara kembar) rusunawa yang dibangun kementerian. Namun, hingga saat ini baru 40 rusun yang dihibahkan.
"Tetapi, sudah ada 150 twinblock yang saat ini sedang berada di Kementerian Keuangan," ujarnya.
Selama ini, menurut Amwazi, pemda enggan mengelola rusun-rusun tersebut. Sebab, kepemilikan rusun tersebut masih berada di pemerintah pusat dan tercatat sebagai aset negara.
Kebanyakan, kata dia, pemda tidak menyiapkan anggaran untuk rusun. Alasannya, karena tidak ada persetujuan dari DPRD karena rusun bukanlah aset daerah.
Untuk itu, Amwazi mengungkapkan, akan semakin baik jika proses pengalihan aset di Kementerian Keuangan dan Presiden bisa dilakukan secepatnya. Ia mengungkapkan, kementerian telah memasukkan rusun tersebut semenjak dua bulan lalu.
"Mudah-mudahan, akhir tahun ini bisa selesai dan disetujui oleh Presiden," katanya. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Mudah-mudahan, akhir tahun ini bisa selesai dan disetujui oleh Presiden," katanya. (sj)
