Pemerintah Didesak Evaluasi Sistem Pembiayaan Rumah Murah

VIVAnews - Kementerian Perumahan Rakyat diminta untuk mengevaluasi kebijakan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah melalui sistem Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ketua Housing Urban Development Institute, Zulfi Syarif Koto, Selasa 10 September 2013, menegaskan hal tersebut, dalam acara konfrensi pers pembentukan komunitas perumahan rakyat di Jakarta.

"Sistem FLPP ini malah membuat masyarakat semakin tidak bisa mengambil rumah murah yang disediakan oleh pemerintah," katanya.

Seharusnya, menurut Zulfi, mekanisme bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dikembalikan seperti beberapa waktu lalu. Prosesnya, adalah dengan memberikan bantuan pembayaran uang muka atau down payment (DP) rumah.

Saat ini, kata dia, halangan MBR untuk membeli rumah murah adalah permasalahan DP yang cukup besar. Sedangkan untuk menangani biaya cicilan, kebanyakan masyarakat sudah mampu.

Menurut Zulfi, bantuan DP ini bisa diberikan oleh pemerintah selama tiga atau lima tahun pertama. Lamanya bantuan ini tergantung dengan kemampuan oleh MBR.

Selama masa bantuan DP ini, ia mengatakan bahwa masyarakat hanya membayar cicilannya saja, sedangkan untuk uang muka akan dibayarkan oleh pemerintah. "Nanti, setelah lima atau tiga tahun, barulah masyarakat membayar cicilan dengan bunga pasar," ujarnya.