Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews
- Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, mengakui ada penolakan yang cukup kuat kepada Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR itu.
"Ini ditunjuk, bukan terpilih. Saya lihat memang daya tolaknya keras kepada Ruhut. Ini ada persoalan yang tidak sehat dalam mekanisme DPR ini," kata Yani di Gedung DPR, Kamis 19 September 2013.
Saat ini, kata Yani, memang penunjukan Ketua Komisi adalah hak fraksi Demokrat. "Seharusnya fraksi juga melihat dulu apakah orang yang ditempatkan itu layak atau tidak layak," ujar dia.
Yani mengatakan, keputusan Fraksi Demokrat itu bisa digugat. Sebab, ada Undang-Undang yang menyebutkan, harus mendapat persetujuan anggoota komisi. "Fraksi harus mengirim orang yang kira-kira layak, jangan kirim kayak kucing, ayam. Apalagi komisi ini kan komisi yang bergengsi, mengawal hukum. Bisa dibayangkan kalau memang ada pimpinan komisi yang kayak badut," ujar dia.
Lalu bagaimana mekanisme penolakan itu? "Nanti kan Priyo menanyakan kepada fraksi-fraksi di komisi III, nanti fraksi memberikan pandangannya. Kalau ditolak, ya dikembalikan lagi kepada fraksi Demokrat untuk dicari pengganti," kata dia.
Ruhut Diminta Rajin
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, menilai, menjadi Ketua Komisi III adalah tantangan tersendiri untuk Ruhut Sitompul. Pekerjaan rumah Komisi III sangat berat saat ini yaitu masih ada empat rancangan undang-undang yang masih dibahas. Ditambah lagi, 2013-2014 adalah tahun politik.
Baca Juga :
Terpopuler: 6 Pemain Bidikan Inter Milan, Pengakuan Pelatih Korsel Usai Dihajar Indonesia
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi III lainnya, Ahmad Basarah. Menurutnya, rotasi itu adalah kewenangan partai Demokrat. Tapi, kata Basarah, jika Ruhut tak mampu menempatkan diri sebagai pimpinan Komisi III, dengan cara yang arif dan bijaksana, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penolakan oleh anggota Komisi III. "Hal itu bisa men-down grade kredibilitas komisi III DPR di mata publik," kata dia. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya